Kemenko PMK Dorong Transformasi Peran Dunia Usaha untuk Memperkuat Ketangguhan Bencana Nasional

KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menegaskan bahwa tantangan kebencanaan saat ini semakin kompleks dan berdampak tidak hanya terhadap keselamatan masyarakat, tetapi juga terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi, ketahanan rantai pasok, dan pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Deputi Lilik saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Strategi Transformasi Kolaborasi dengan Dunia Usaha dalam Mengoptimalkan Kapasitas untuk Mendukung Ketangguhan Bencana, Ketahanan Rantai Pasok, dan Resiliensi Wilayah di Sumatra, pada Rabu (17/6/2026).

Menurut Lilik, diperlukan transformasi pendekatan penanggulangan bencana yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha sebagai mitra strategis dalam membangun ketangguhan masyarakat dan wilayah.

"Dunia usaha memiliki sumber daya, kapasitas, jaringan, dan inovasi yang dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketangguhan bencana nasional. Kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan perlu terus didorong agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya dalam menghadapi berbagai risiko bencana," ujar Lilik.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan guna meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat ketahanan rantai pasok, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana, Ketua Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), serta perwakilan Nippon Koei.

Sementara itu, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menghimpun berbagai masukan dan praktik baik dalam merumuskan model kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah dan dunia usaha.

"Penguatan peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana perlu ditempatkan dalam kerangka kolaborasi multipihak yang saling melengkapi. Melalui forum ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama, termasuk dalam penguatan ketahanan rantai pasok, pemanfaatan teknologi kebencanaan, peningkatan kapasitas, serta pengembangan inovasi yang mendukung ketangguhan bencana," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Nippon Koei memaparkan pengalaman dan praktik baik yang diterapkan di Jepang maupun berbagai negara dalam memperkuat ketangguhan bencana melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Diskusi juga membahas peluang kerja sama yang dapat dikembangkan di Indonesia, khususnya dalam penguatan ketahanan rantai pasok, infrastruktur strategis, pemanfaatan teknologi dan data risiko, serta pengembangan kapasitas kebencanaan.

Melalui forum ini, Kemenko PMK berharap dapat memperkuat fondasi kolaborasi multipihak yang mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung penanggulangan bencana, sekaligus mendorong terbangunnya ekosistem ketangguhan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kontributor Foto:
Reporter: