KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menerima kunjungan perwakilan United Nations Development Programme (UNDP), di Gedung Graha PPI, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Senior Technical Advisor/Gender Taskforce UNDP Indonesia Syamsul Tarigan. Pertemuan membahas rencana tindak lanjut pengaktifan kembali Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) dengan dukungan UNDP.
Deputi Lilik Kurniawan menyampaikan, SNPK yang sudah ada sejak 10 tahun lalu di Kemenko PMK, awalnya belum berjalan optimal akibat sejumlah kendala teknis dan koordinatif. Menurutnya, SNPK harus diteruskan.
"SNPK dapat menjadi dasar tindakan responsif dalam pencegahan kekerasan dan konflik sosial. Untuk itu, sistem ini perlu direvitalisasi melalui penguatan ekosistem dan tata kelola yang lebih baik," ujarnya.
Lilik menyampaikan pentingnya pemanfaatan data secara tepat sasaran. Ia mendorong agar pengembangan SNPK melibatkan berbagai mitra strategis, termasuk perguruan tinggi, khususnya dalam proses rekonsiliasi.
"SNPK akan memperkuat dashboard penanggulangan bencana dan konflik sosial yang sedang dipersiapkan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial," ungkap Lilik.
Menanggapi hal tersebut, Senior Technical Advisor/Gender Taskforce UNDP Indonesia Syamsul Tarigan menyampaikan komitmen untuk segera menghidupkan kembali proyek SNPK melalui Protect Project. Projek ini bertujuan mendukung Kemenko PMK dalam penyediaan data pemantauan kekerasan sebagai basis manajemen bencana dan konflik sosial.
“SNPK menyajikan informasi mengenai daerah rawan konflik, zona merah, serta karakteristik konflik yang terjadi,” jelasnya.
Protect Project (Preventing Violent Extremism through Promoting Tolerance and Respect for Diversity) merupakan inisiatif yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNDP Indonesia. Projek ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (RAN-PE), keterlibatan pemuda dalam promosi toleransi dan keberagaman, serta pengembangan kebijakan berbasis bukti.
Melalui penguatan kerja sama ini, Kemenko PMK dan UNDP berharap SNPK dapat menjadi instrumen strategis dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial khususnya yang terkait dengan kebencanaan di Indonesia.
