KEMENKO PMK– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama UN Women menyelenggarakan sebuah acara inspiratif, yakni Pemutaran Film Dokumenter New Hope: Harapan Baru Gerakan Perempuan Perdamaian di Sulawesi Tengah.
Acara yang diselenggarakan pada Kamis, 2 Oktober 2025, ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 25 tahun Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace and Security/WPS). Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengapresiasi kisah-kisah luar biasa perempuan di Sulawesi Tengah yang telah mentransformasi tantangan menjadi gerakan yang kuat untuk perdamaian dan resiliensi.
Acara tersebut menghadirkan dua narasumber utama yang turut memperkaya diskusi: Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, dan Prof. Syamsul Maarif, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2008-2015.
Dalam sambutannya, Andre Notohamijoyo dari Kemenko PMK menekankan pentingnya mengintegrasikan agenda WPS ke dalam kerangka pembangunan manusia dan ketahanan nasional.
“Perdamaian adalah prasyarat utama pembangunan manusia yang berkelanjutan. Film ini secara gamblang menunjukkan bagaimana perempuan di Sulawesi Tengah mengubah tantangan konflik dan pasca-bencana menjadi gerakan resiliensi yang kuat, sejalan dengan mandat Kemenko PMK untuk memastikan seluruh warga negara berdaya dan sejahtera,” ujar
Andre.
“Dukungan terhadap Resolusi 1325 adalah langkah nyata dalam memastikan suara perempuan didengar dan dilibatkan dalam setiap upaya pencegahan konflik dan pemulihan komunitas.”
Sementara itu, Prof. Syamsul Maarif, menyoroti keterkaitan erat antara perdamaian dan ketahanan komunitas. “Dalam konteks pasca-krisis, baik pasca-bencana maupun pasca-konflik, perempuan adalah garda terdepan dalam memulihkan tatanan sosial dan membangun kembali harapan. Mereka memiliki sense of mission yang kritis dalam kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian, sebuah semangat yang harus terus kita dukung, terutama di wilayah yang memiliki riwayat konflik dan kerentanan tinggi seperti Sulawesi Tengah,” jelas Prof. Syamsul Maarif.
Perwakilan UN Women menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi landasan kuat untuk memperluas implementasi Resolusi 1325 di tingkat lokal, memastikan perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga arsitek dari masa depan yang damai dan setara.
Acara ini menegaskan komitmen Kemenko PMK dan UN Women untuk terus mendorong pengarusutamaan gender dalam kebijakan perdamaian, kemanusiaan, dan resiliensi, sebagai bagian integral dari upaya mencapai
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
