Surabaya, 1 Oktober 2025 — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meresmikan Kantor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Jawa Timur, didampingi Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana. Peresmian ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur serta Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
Pusdalops BPBD Jawa Timur yang baru ini dirancang sebagai pusat pemantauan, koordinasi, dan pengendalian operasi kebencanaan dengan teknologi yang lebih modern. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan data, penyampaian informasi, serta pengambilan keputusan cepat dalam menghadapi situasi darurat bencana.
Dalam sambutannya, Kepala BNPB menegaskan bahwa Pusdalops akan menjadi simpul penting dalam rantai komando penanggulangan bencana. “Dengan fasilitas ini, kita mampu memantau perkembangan bencana secara real time, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan tepat. Pusdalops ini adalah simbol komitmen kita bersama dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana,” ujarnya.
Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, menyampaikan bahwa Kemenko PMK mendukung penuh penguatan kapasitas daerah melalui pembangunan sarana komando dan kendali yang representatif. “Pusdalops bukan hanya ruang kendali, tetapi pusat kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya fasilitas ini, Jawa Timur diharapkan semakin tangguh dalam mengintegrasikan data, sistem peringatan dini, dan aksi lapangan,” tegasnya.
Sekda Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dan Kemenko PMK. Menurutnya, keberadaan Pusdalops akan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki kerentanan bencana cukup tinggi.
Dengan peresmian ini, pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Kehadiran Pusdalops di Jawa Timur diharapkan menjadi model bagi provinsi lain dalam membangun sistem pengendalian operasi penanggulangan bencana yang lebih tangguh, inklusif, dan responsif.
