Untuk memastikan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) selesai dengan baik, bermanfaat, dan berkelanjutan di tahun terakhir pelaksanaannya, hari ini, 18 Januari 2024, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Tim Pengarah (Steering Committee) P3PD di Hotel Park Hyatt Jakarta.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli hadir pada rapat yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti.
Plt. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad, menyampaikan bahwa secara total loan, realisasi penyerapan tahun 2023 sebesar 40% dengan total anggaran Rp 100.013.759.300. Di sisa tahun pelaksanaan P3PD ini, maka diperlukan upaya-upaya percepatan. Sehingga, di tahun 2024, Kemendagri akan fokus pada penyiapan tata kelola pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa melalui pelatihan tatap muka dan pelatihan berbasis platform digital dengan bimbingan dan pendampingan aparatur Pemerintah supra desa.
Adapun Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Desa PDTT, Cece Yusuf memaparkan capaian Komponen 2 P3PD. Sebesar 96,08% pagu telah terserap sepanjang tahun 2023. Berbagai capaian telah ditorehkan sepanjang tahun 2023, diantaranya adalah peningkatan kapasitas para tenaga pendamping profesional (TPP) dalam hal perencanaan partisipatif, telah terbentuk dan terlaksananya 224 sekolah lapang yang didampingi NGO di wilayah tengah dan timur, finalisasi rancangan kebijakan/regulasi akuntabilitas sosial dan desa inklusi, dan sebanyak 1.340 kader digital telah dilatih literasi digital dan membentuk 1.340 ruang komunitas digital desa (RKDD).
Kegiatan utama Komponen 2 tahun 2024 akan difokuskan pada peningkatan kapasitas dengan menggunakan mekanisme learning management system (LMS), bimbingan teknis untuk kader dan pegiat desa oleh TPP, desa inklusi dan akuntabilitas sosial, pendampingan sekolah lapang, dan online video platform Akademi Desa 4.0.
Pada Komponen 3, Sorni melaporkan, dengan pagu anggaran Rp 10 miliar di tahun 2023 lalu, telah terealisasi sebesar 99,98%. Capaian Kemenko PMK di tahun 2023 adalah tersusunnya strategi pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Sedangkan kegiatan utama tahun 2024 adalah penyusunan dokumen strategi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) P3PD, pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3PD, penyusunan kajian PMK di bidang desa, pembentukan sekretariat bersama steering committee, dan penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan desa.
Perwakilan DJA Kemenkeu menyatakan, secara proses anggaran akan mendukung sepenuhnya proses percepatan revisi anggaran P3PD, sehingga anggaran yang sudah tersedia dapat terserap secara maksimal di akhir tahun 2024.
Rapat hari ini juga membahas rencana exit strategy Program P3PD. Sekretaris Ditjen Bina Pemeritahan Desa Kemendagri Paudah, menyampaikan, integrasi LMS lintas Komponen 1 dan 2 secara sistem memungkinkan, namun secara konten masing-masing lebih spesifik pada tataran perencanaan dan pelaksanaannya. Integrasi LMS bisa menjadi salah satu exit strategy dengan melihat kemungkinannya di tiga bulan terakhir Program P3PD.
Menutup rapat, Tri Dewi menegaskan pentingnya penguatan CPMU agar dapat mengkoordinasikan dengan baik antar komponen pada titik pelaksanaan, mengintegrasikan lokus desa dan memberikan akses data, serta penguatan SC untuk review keterkaitan kegiatan dengan project development objective (PDO) dan key performance indicator (KPI) program, penyelarasan LMS lintas komponen 1 dan 2, serta melakukan pengendalian secara periodik.
Rapat turut dihadiri oleh Plt. Asdep Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Eni Rukawiani, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kemendagri Tb. Chaerul Dwi Sapta, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Fauqi Ahmad, dan Task Team Leader World Bank Jessica.
