Pemajuan Pendidikan Vokasi Untuk Wujudkan SDM Unggul

Jakarta (21/2) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy didampingi Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama Agus Sartono menerima audiensi dari 15 orang pengurus Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MSA PTN BH) di Kantor Kemenko PMK, Jumat (21/2).

Ketua MSA PTN BH yang juga merupakan guru besar Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Nachrowi menjelaskan tujuan audiensi dengan Menko PMK adalah untuk menjalin silaturahim, mendiskusikan isu pendidikan terkini dan isu perguruan tinggi terkini.

Menurut Nachrowi, hasil penelitian dari perguruan tinggi lebih sering berhenti hanya di meja dan rak penelitian. Maka dari itu menurutnya perlu adanya kolaborasi antara akademisi dengan pengusaha untuk bisa menghasilkan penelitian yang dapat dihilirisasi.

Untuk menghasilkan produk penelitian menjadi produk industri, kata Nachrowi, perlu diperbanyak program penddikan vokasi melalui sekolah dan politeknik.

“Usulan dari Pak Presiden adalah merevitalisasi vokasi. Sekarang sudah ada banyak terobosan di vokasi. Sehingga menurut kami di Indonesia cocok untuk memperbanyak program vokasi. Karena mereka menjadi ujung tombak industri,” jelasnya.

Menko Muhadjir menyampaikan, Presiden memandang perguruan tinggi masih memiliki regulasi yang tidak sensitif terhadap perubahan. Hal tersebut berlawanan dengan visi utama Presiden yaitu percepatan pembangunan manusia.

Maka dari itu Kemenko PMK akan menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian terkait khususnya untuk mengusulkan program percepatan hasil penelitian dan pemajuan pendidikan vokasi yang disampaikan oleh pihak MSA PTNBH.

“Harapannya dengan Pak Nadiem (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) akan ada percepatan-percepatan karena beliau sangat faham teknologi aplikasi. Sehingga banyak hal yang dialihkan ke arah pemanfaat aplikasi teknologi informasi seperti harapan Pak Presiden,” kata Muhadjir.

Kemudian menurut Muhadjir problem besar yang dihadapi bangsa dalam konteks Visi Presiden adalah masalah produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Menko PMK, Pendidikan karakter dan pendidikan kompetensi harus seimbang agar bisa mewujudkan SDM unggul dan produktif.

“Karena itu tugas Pak Nadiem itu menyiapkan lulusan terutama SMA, SMK, Perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di dunia kerja," lanjutnya.

Selain membahas isu pendidikan terkini, Menko PMK mendorong agar PTN BH diberikan kewenangan untuk mengangkat Guru Besarnya. Biarkan nanti masyarakat yang menilai. "Saya yakin bahwa di PTN BH prosesnya pasti jauh lebih rigid" imbuhnya.

Selain itu hendaknya PTN BH melakukan terobosan dapat mengangkat dosen model Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terukur kinerjanya. Setiap tahun dapat dievaluasi tetapi dengan insentif yang memadai

"PTN BH harus mengarah pada international certification/accreditation yang memberikan manfaat khususnya akses pada job market bagi lulusannya" demikian menanggapi gagasan tentang akreditasi.

Sebagai mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhadjir menceritakan pengalamannya saat menghilangkan tugas akhir/skripsi. "Harusnya mahasiswa yang sudah berhasil melakukan inovasi dibebaskan dari tugas menulis skripsi."

Demikian juga dengan keharusan published paper di jurnal terindeks scopus seharusnya ditinjau kembali.

"Mengapa urusan kenaikan pangkat hingga Guru Besar dikooptasi oleh institusi journal? Jadi usulan Guru Besar sebaiknya dipermudah," pungkas Muhadjir.

MSA PTN BH menyambut baik berbagai arahan Menko PMK. MSA PTN BH juga turut mengundang Menko PMK untuk menghadiri pertemuan bersama PTN BH dalam forum yang lebih besar di awal Maret 2020.

Kontributor Foto:
Reporter: