KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dinamika Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (3/7).
Rapat dipimpin oleh Kepala Pos Komando Nasional Satuan Tugas PRRP, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, dan diikuti oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Pembangunan Wilayah Kementerian PPN/Bappenas, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Forum koordinasi ini membahas perkembangan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus menyinkronkan langkah antar kementerian dan lembaga agar pelaksanaan Rencana Induk PRRP Sumatera berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahapan penting dalam penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga bertujuan membangun ketangguhan masyarakat dan daerah terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Pemulihan pascabencana harus dilaksanakan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan serta sesuai dengan Rencana Induk PRRP Bencana Sumatera sebagaimana ditetapkan dalam Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2026. Melalui sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, kita tidak hanya membangun kembali sarana dan prasarana yang terdampak, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dan daerah agar lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ke depan,” ujar Merry.
Lebih lanjut, rapat juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap program pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, dan saling melengkapi. Kolaborasi yang erat diharapkan mampu mempercepat pemulihan layanan publik, infrastruktur, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Seluruh pemangku kepentingan yang hadir menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga setiap intervensi pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Melalui penguatan sinergi dan percepatan pelaksanaan program pemulihan, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat terdampak dapat segera pulih, bangkit, dan melanjutkan kehidupan serta aktivitas ekonominya secara lebih baik.
