KEMENKO PMK – “Pemerataan Pembangunan Wilayah merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena luasnya Indonesia dan kondisi penduduknya yang variatif. Dari tahun 2019 hingga saat ini, pemerataan pembangunan masuk sebagai isu strategis nasional yang menjadi perhatian bagi kita semua khususnya Pemerintah.”
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli saat berhadapan dengan rekan media dalam kegiatan Deputy Meet The Press dengan topik Pemerataan Pembangunan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana. Melalui kegiatan ini, Sorni menyampaikan upaya pemerintah dalam bidang pemerataan pembangunan dengan optimal sesuai dengan KSP revisi PP 78/2014 sebagai dasar regulasi program kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).
Atas penghargaan kinerja sebelumnya di tahun 2023, di tahun 2024 ini, Dana Insentif Fiskal (DIF) dialokasikan untuk 41 Daerah Tertinggal dari 62 Daerah Tertinggal, sedangkan 21 daerah lainnya belum ditetapkan mendapatkan alokasi. Sorni menambahkan, 21 daerah tertinggal dimaksud tersebar di 2 kabupaten di wilayah NTT dan 19 kabupaten di wilayah Papua. Terkait hal ini, Kemenko PMK melalui Deputi PPWPB bersama Kemendes PDTT sedang melakukan diskusi secara intensif dengan Kemenkeu untuk merancang alokasi DIF tahun 2024 untuk 21 Kabupaten dimaksud.
Dalam mengimplementasikan program-program PPDT, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah, antara lain kurang fokusnya daerah tertinggal sesuai dengan enam kriteria indikator ketertinggalan yang tercantum dalam Permendes No. 11 tahun 2020, yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesbilitas, dan karakteristik daerah.
Beberapa hal yang menjadi kasus utama di daerah tertinggal yaitu akses pendidikan dan kesehatan yang cenderung rendah, angka kematian ibu yang cenderung tinggi, serta angka prevalensi stunting yang masih berada di atas 21%. Kasus tuberculosis, dan kusta yang juga di atas rata-rata. Pemerintah berharap intervensi program baik melalui anggaran rutin maupun dalam skema afirmasi seperti DIF sedianya diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar dari ketertinggalan daerah itu dalam hal penyediaan layanan dasar meliputi pendidikan dan kesehatan.
Pada kegiatan Deputy Meet The Press ini, rekan media diberikan kesempatan untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan Sorni. Salah satu dialog menarik membahas langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kasus kelaparan dan gizi buruk di daerah tertinggal. “Rencana jangka panjang dan hal yang paling penting yaitu dengan memperbaiki jalan atau akses. Dengan diperbaikinya akses antarwilayah, khususnya yang sulit dijangkau, akan mempermudah pelaksanaan pembangunan dan penyaluran bantuan ketika terjadi kedaruratan. Langkah jangka pendek yang dilakukan adalah dengan menambah kapasitas akses transportasi, sehingga dapat menampung moda transportasi yang lebih besar, misalnya perpanjangan runway di Bandara Sinak untuk mempermudah masuknya logistik ke wilayah Agandugume, yang pada tahun 2023 mengalami bencana kelaparan,” ujar Sorni.
Pemerintah, bersinergi dengan BNPB dan Kodam Cendrawasih, juga sedang membangun gudang logistik di Sinak. Sorni menambahkan bahwa saat ini progres pembangunannya sudah 10%. Langkah-langkah ini diarahkan untuk mengantisipasi bencana kekurangan pangan di Papua yang diperkirakan akan berulang di bulan Mei tahun 2024. Deputi Sorni mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan strategi antisipatif dengan mencari alternatif makanan dan merevitalisasi tumbuhan yang berpotensi menjadi bahan pangan. Selain itu terus melakukan terobosan-terobosan ilmiah agar produksi bahan pangan tidak terpengaruh dengan keadaan cuaca buruk.
Berkaitan dengan cuaca buruk, Deputi Sorni menjelaskan bahwa saat ini terdapat 10 provinsi dengan 22 kabupaten yang tengah dilanda kasus banjir dan tanah longsor, salah satu yang berulang terjadi di Demak, Jawa Tengah. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan inovasi rekayasa cuaca dan percepatan penyerapan pompa-pompa untuk meminimalisir meluapnya air ke daratan.
