KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito mengapresiasi program TSR 2.0 sebagai bukti komitmen Pemerintah Jerman memajukan human capital Indonesia untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui vokasi.
Hal tersebut disampaikan pada saat memberikan sambutan dalam agenda konferensi vokasi bertema “TVET Partnership Shaping the Future of Indonesia’s Vocational System”, di The Westin Hotel Jakarta, pada Rabu (12/6/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Warsito yang sekaligus Ketua Pelaksanaan Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) menyampaikan, terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman dalam revitalisasi pendidikan pelatihan vokasi.
“Saat ini TKNV sedang mempersiapkan instrumen evaluasi terhadap TKDV-TKDV yang telah terbentuk, kepada 22 TKDV di tingkat provinsi dan 11 di tingkat kabupaten kota,” ujar Warsito.
Lebih lanjut, Deputi Warsito menyampaikan bahwa terbentuknya TKDV masih dalam konteks atau tahapan input, yaitu alat untuk menggerakkan tujuan utama. Keluaran yang diharapkan dari TKDV adalah penurunan angka tingkat pengangguran terbuka by name by address untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan dampak yang diinginkan adalah adanya pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen sebagaimana target Indonesia Emas 2045.
“Indonesia dengan bonus demografi serta usia produktif yang jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah tenaga kerja di industri, mengharuskan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan vokasi bukan hanya kompetensi bersifat teknikal saja, namun juga harus memiliki kompetensi berwirausaha seperti tertuang dalam Perpres No. 68 Tahun 2022,” tegas Warsito.
Deputi Warsito berharap agar orkestrasi harmoni dalam pelaksanaan Perpres No. 68 Tahun 2022 yang diinisiasi atas dukungan Pemerintah Jerman bisa bersama-sama terus berlanjut dan tidak berhenti sampai disini. Regulasi dari revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah ditetapkan harus dapat diimplementasikan bersama melalui program yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga.
"Untuk itu, masing-masing kementerian lembaga dan Kadin agar menjalankan program sesuai dalam Stranas Vokasi, demikian juga kepada TKDV-TKDV,” imbuh Warsito.
Pada sesi gelar wicara, Asisten Deputi Bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kemenko PMK Ahmad Saufi turut memaparkan kesenjangan antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Menurut Saufi, kesenjangan tersebut hanya dapat diatasi dengan pemetaan supply dan demand yang teliti.
Saufi juga menyampaikan perlunya pemerintah daerah melaksanakan amanat Mendagri melalui surat No. 400.1.2/700/Bangda tertanggal 30 Januari 2023, yang memberikan arahan serta indikator keberhasilan TKDV.
“Setelah memperoleh peta yang teliti dan transparan tersebut, barulah kita dapat melakukan penyusunan Strategi Daerah Vokasi yang sesuai dengan kekhasan daerah kita masing masing,” ujar Saufi.
Hadir dalam agenda tersebut, Plh. Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Perwakilan Duta Besar Republik Federal Jerman, Presiden BIBB Jerman, GIZ, KADIN, serta Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
