KEMENKO PMK – Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting di beberapa kab/kota, tetapi dengan prevalensi stunting yang tinggi membuat penanganan stunting di Kalimantan Selatan menjadi salah satu prioritas. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kalimantan Selatan sebesar 30,0% dan pada tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 24,6%.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Roadshow Kemenko PMK di 33 Provinsi dan 393 kabupaten/kota yang dihadiri 19 K/L serta memberikan dukungan penguatan kepada pemerintah daerah yang masih menemukan kendala di lapangan. Tujuan dari kegiatan evaluasi terpadu untuk memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah, serta mengetahui implementasi kegiatan yang telah dilaksanakan pasca Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023.
Pada kegiatan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting, dari Kemenko PMK hadir secara langsung Asisten Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Redemtus Alfredo Sani Fenat, Perwakilan Dirjen Bangda Erliani Budi Lestari, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Hatimah, serta tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini diawali dengan kunjungan lapangan pada tanggal 18 Oktober 2023, terdapat tiga lokasi yaitu sebagai berikut : Posyandu Dahlia 1 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, SMP Negeri 3 Martapura, dan lokasi Sanitasi dan Air Minum bersih Desa Murung Kenanga Ulu Kecamatan Martapura Kota. Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Redemtus Alfredo Sani Fenat mengatakan, kunjungan dimaksud untuk memantau perkembangan upaya daerah terhadap penurunan stunting.
”Kita lihat semua daerah di Kalsel mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021 dan 2022 termasuk di Kabupaten Banjar. Melalui peran ini kami memberikan masukannya terkait dukungan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota tentang bagaimana cara menguatkan dari tenaga dilapangan seperti tenaga pendamping keluarga, kader posyandu, PKB terutama dalam penganggaran untuk operasional mereka,” ujarnya.
Air bersih di Desa Murung Kenanga sudah banyak diatasi terutama dari sisi air minum banyak program berkaitan dengan sambungan PTAM. Ada juga secara mandiri yakni sumur dangkal, sumur bor dan lainnya. Untuk sanitasi sudah ada kemajuan seperti tidak BAB sembarangan dan istilah septictank yang dipakai bersama merupakan sebuah inovasi oleh pemerintah daerah untuk meringankan beban rumah tangga kurang mampu yang dapat dikelola bersama.
Selain di Kabupaten Banjar, pihaknya juga melakukan monitoring ke 9 daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Namun demikian Alfredo tetap optimis bahwa upaya mewujudkan target angka prevalensi stunting 14% pada 2024 akan dapat terwujud dengan dukungan dari seluruh pihak terkait.
Rangkaian kegiatan esoknya pada tanggal 19 Oktober 2023, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah dari 13 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Acara FGD Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting, diawali dengan sambutan selamat datang oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Hatimah.
“Kalsel berhasil menurunkan angka stunting dan berhasil menjadi tiga besar provinsi dengan penurunan stunting tertinggi dengan penurunan sebesar 7.15% dan sesuai Target Rakortek tahun 2023, penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sebesar 16%“ ungkap Husnul dalam sambutannya
Sambutan dan arahan juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Bangda yang diwakili oleh Ibu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Bangda Ibu Erliani Budi Lestari menyampaikan, “Kalimantan Selatan mampu mencapai target nasional 14% angka penurunan stunting pada 2024, hal itu dibuktikan dengan pencapaian Kalsel mampu menurunkan angka stunting sekitar 5,4% pada 2022“
Cakupan layanan 29 esensial di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yang sudah mencapai target adalah cakupan Ibu Hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi, Persentase kehamilan yang tidak diinginkan, dan anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dan TPPS di Provinsi Kalsel telah terbentuk pada semua tingkatan.
Dalam kegiatan FGD seluruh OPD Provinsi Kalimantan Selatan antusias dalam berdiskusi, menyampaikan kendala penanganan stunting, masalah yang dihadapi pada para narasumber. Kemudian dari kegiatan didapatkan hasil rekomendasi evaluasi kebijakan penanganam stunting untuk para OPD yang mencakup penanganan tata kelola (seperti aspek regulasi, perencanaan dan penganggaran, koordinasi, penguatan kapasitas), aspek tindakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Para OPD kemudian menyetujui dan akan menindaklanjuti hasil evaluasi yang akan dilaksanakan untuk mempercepat penanganan stunting.
