KEMENKO PMK — Deputi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Lisa) menyampaikan perlu percepatan pelaksanaan rincian output (RO) di tahun 2024 guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada akhir pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024.
Hal itu disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) dibawah koordinasi Kemenko PMK dalam pembukaan “Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi, dan Sinkronisasi Capaian Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024” di Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK, pada Rabu (21/2).
“Perlu percepatan untuk pelaksanaan RO yang masuk pada tahun 2024. Tentu kita juga harus memastikan target pelaksanaannya kepada pemuda. Sehingga nanti memberikan daya ungkit kepada pencapaian IPP,” ujar Lisa.
Lisa menambahkan, masing masing K/L diharapkan fokus pada daerah (provinsi) yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Menurutnya, isu disparitas antar wilayah agar menjadi perhatian, pelaksanaan RO diharapkan bisa mendorong wilayah-wilayah yang capaian IPP nya masih sangat rendah, terutama di wilayah mana yang jumlah pemuda nya besar.
Sebelumnya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi selaku bagian dari Tim Pengarah Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, mengingatkan kembali arahan yang telah diberikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait dengan RAN dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai isu strategis kepemudaan yang disampaikan saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada 25 Januari 2024 yang lalu.
“Pada RTM, Bapak Wapres meminta untuk mendorong percepatan peningkatan pencapaian IPP, utamanya bagi domain yang masih di bawah angka 50. Kemenko PMK dan K/L dibawah koordinasinya harus melakukan penyesuaian strategi dan membuat RAN dan RAD di daerah saling berkesinambungan,” ujar Yoga.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Amich Alhumami yang juga bagian dari Tim Pengarah menyampaikan, guna memastikan program kepemudaan representatif dan signifikan mendukung capaian IPP, perlu dilakukan pemetaan akar masalah dengan merujuk capaian indikator untuk merumuskan intervensi yang harus dilakukan.
Memastikan ketersediaan database yang komprehensif, terintegrasi, dan memperkuat sinergi lintas K/L dan OPD perlu terus didorong sehingga tercipta lokus prioritas yang sama sebagai target sasaran untuk pelaksanaan kegiatan yang akan diselesaikan melalui berbagai forum perencanaan seperti multilateral meeting, trilateral meeting, musrenbang, rakortek, dan lain-lain. “Penerapan prinsip inklusif, mendorong pendekatan kewilayahan, hingga program yang adaptif terhadap berbagai tantangan dan kondisi perlu kita perhatikan, sehingga akar masalah dapat dipetakan dan dijadikan acuan untuk merumuskan intervensi di lapangan,” ujar Amich.
Bappenas sendiri mencatat, baru 50 persen RO yang diamanatkan dalam RAN Pelayanan Kepemudaan telah terkonfirmasi direncanakan sesuai target pada rencana kinerja K/L tahun anggaran 2024. Sementara dari 21 kementerian/lembaga dengan nomenklatur RO yang mendukung pembangunan kepemudaan terkonfirmasi baru dua K/L yang telah sepenuhnya merencanakan sesuai dengan target. Sedangkan, sebanyak 16 K/L lainnya baru terkonfirmasi sebagian terlaksana.
Pada sesi yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Raden Isnanta menyampaikan, target rincian output layanan kepemudaan kebanyakan masih bersifat umum. Isnanta juga mengatakan kegiatan-kegiatan lain dengan sasaran pemuda harus turut dilaporkan sehingga dapat menjadi pendongkrak nilai IPP. “Masih bersifat umum, RO harus ada perhitungan yang detail terkait berapa pemuda yang telah tersentuh dari seluruh layanan yang ada. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemudaan juga harus dilaporkan. Termasuk mendorong kegiatan dengan fokus pada pelibatan pemuda melalui RAD di daerah,” kata Isnanta.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga pemaparan sejumlah capaian RAN oleh Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Desa PembangunanDaerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perpustakaan Nasional, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam rapat tersebut Deputi Lisa juga menyampaikan beberapa langkah lanjutan yang disepakati untuk dilaksanakan yaitu:
I. Percepatan pencapaian target RO RAN pelayanan kepemudaan 2024 sebagai daya ungkit terhadap pencapaian target IPP 2024 dengan strategi fokus khusus pada RO penyusunan RAD dan domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain lapangan dan kesempatan kerja;
II. Percepatan penyelesaian 2 regulasi utama pembangunan kepemudaan yaitu Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) dan Perpres pengganti Perpres 43/2022 dengan membentuk tim kecil persiapan penyusunan 2 regulasi dimaksud;
III. Optimalisasi tim sekretariat dan pokja dengan pelaksanaan rapat berkala dalam rangka sinergi dan kolaborasi, serta evaluasi melalui laporan per triwulan terkait capaian target RO RAN;
IV. Setiap K/L yang memiliki RO di dalam RAN pelayanan kepemudaan akan mengisi progres pencapaian target secara berkala, dan Kemenpora diharapkan segera menyusun penyempurnaan dashboard pelaporan RAN berbasis aplikasi atau website;
Sebagai informasi, rapat tersebut diketahui bertujuan untuk menghimpun rincian output yang telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah konkrit yang dapat diambil untuk mencapai target IPP sebesar 57,67 pada tahun 2024.
