KEMENKO PMK - Kemenko PMK bersama Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Rapat tindak lanjut hasil Implementation Support Mission (ISM) pada 4-5 Juni 2024 di Hotel Sultan Jakarta. “Menindaklanjuti hasil rapat ISM pada 13 aMei 2024 lalu di Kemenko PMK dan surat Coordinator Project Management Unit (CPMU) tanggal 21 Mei 2024, terdapat beberapa isu yang harus ditindaklanjuti oleh komponen 3 (Kemenko PMK bersama Kementerian PPN/Bappenas),” tutur Analis Kebijakan Madya Kemenko PMK Dewi Setyarini.
Rapat yang dihadiri oleh Team Leader Regional Management Consultant (RMC), CPMU, Project Implementing Unit (PIU) komponen 1 dan 2, serta, Tenaga Ahli Komponen 3 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ini membahas persiapan pelaksanaan evaluasi survey akhir Program P3PD pada tiap-tiap komponen. Sebagai informasi, Program P3PD akan berakhir di tahun 2024 ini.
Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Togu Pardede, yang membuka rapat ini menyampaikan, monitoring dan evaluasi akhir program ini perlu dilakukan karena P3PD merupakan sebuah investasi besar untuk meningkatkan kapasitas dan aparat di desa, serta mendorong pembangunan desa yang partisipatif, yang manfaatnya harus bisa dirasakan dan diukur agar bisa dipertanggungjawabkan.
Menurut rencana, survey akhir ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dari penyusunan design monitoring dan evaluasi hingga pengumpulan laporan akhir.
Komponen 3 (Kemenko PMK dan Kementerian PPN/Bappenas) akan memantau pelaksanaan program serta mengevaluasi capaian, manfaat, dan dampak program untuk merumuskan exit strategy terhadap keberlanjutan program P3PD. Sampel survey adalah desa-desa yang dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu desa yang mendapatkan intervensi Program P3PD (desa treatment) dan desa yang tidak/belum mendapatkan intervensi Program P3PD (desa control).
Adapun survey akan dilakukan di Kab. Musi Banyuasin, Kab. Lombok Utara dan Lombok Barat, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Sukoharjo, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Toraja Utara, Kab. Minahasa, Kab. Halmahera Barat, dan Kab. Jayapura.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko PMK Monalisa Rumayar dalam sesi dikusi menyampaikan, agar tidak ada lagi lembaga baru yang didirikan. Menurutnya, Sekretariat Bersama P3PD dapat dijadikan selevel lembaga yang mengurus desa dan perdesaan sebagai tindak lanjut dan keberlangsungan Program P3PD ke depan.
Dalam rapat ini, masing-masing Komponen menyampaikan masukan terkait data dan desain monev yang sudah dirancang Komponen 3 (Kementerian PPN/Bappenas), laporan, serta rencana exit strategy pasca berakhirnya Program P3PD pada akhir tahun 2024 ini.
Sebagai tindaklanjut dari hasil rapat hari ini, Kementerian PPN/Bappenas akan bersurat kepada CPMU terkait data desa hasil intervensi, target penerima, beserta instrumen monevnya. Disepakati juga bahwa akan dilakukan monev bersama seluruh komponen dan forum pendalaman exit strategy dalam waktu dekat.
