IPM Naik, Bukti Nyata Sinergi Koordinasi Pembangunan Manusia
KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut baik laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi cerminan nyata dari kemajuan pembangunan manusia Indonesia di bawah arahan Presiden, yang terus menempatkan peningkatan kualitas hidup rakyat sebagai prioritas utama.
“Di balik angka ini, ada kerja keras jutaan orang: guru yang membimbing dengan sabar, tenaga kesehatan yang menjaga tanpa lelah, dan keluarga yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Kenaikan IPM ini adalah hasil gotong royong kita semua,” ujar Menko PMK Pratikno di Jakarta (6/11/2025).
Menurutnya, peningkatan di seluruh komponen IPM —mulai dari harapan hidup, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita— menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan manusia dijalankan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan.
“Ketika kebijakan antar-sektor saling terhubung dan memperkuat, hasilnya tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang kian membaik. Di situlah makna sebenarnya dari koordinasi pembangunan manusia,” ujar Pratikno.
Kenaikan IPM ini sejalan dengan hasil nyata Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Di bidang pendidikan, revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah memperluas akses dan mutu pendidikan. Sementara di bidang kesehatan, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjangkau 45,5 juta warga dan skrining massal TBC memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini.
Fokus pada Pemerataan
Meski capaian nasional ini menggembirakan, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian penuh pada tantangan pemerataan pembangunan manusia. Kemenko PMK, katanya, terus mengarahkan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat daerah-daerah dengan IPM yang masih tertinggal.
“Masih ada wilayah yang perlu kita dorong bersama, namun arah kita sudah jelas: menuju Indonesia yang makin setara, sehat, dan cerdas. Pemerintah hadir untuk semua, dan akan terus bekerja agar manfaat pembangunan dirasakan lebih merata,” ujar Pratikno.
Data BPS menunjukkan kesenjangan masih terlihat di beberapa wilayah, terutama di lima provinsi dengan IPM terendah: Papua Pegunungan (54,91), Papua Tengah (60,64), Papua Barat (68,48), Papua Selatan (69,54), dan Nusa Tenggara Timur (69,89). Menyikapi hal ini, Pratikno memastikan Kemenko PMK akan memperkuat peran koordinatifnya agar program-program prioritas pemerintah lebih efektif menjangkau masyarakat di wilayah tersebut.
Langkah ke Depan
Ke depan, Kemenko PMK akan terus mendorong pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Capaian ini menjadi pijakan penting untuk berlari lebih kencang. Sesuai arahan Presiden, pembangunan harus berpusat pada manusia. Tugas kami adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” tutupnya.
