KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nancy Dian Anggraeni meninjau pelaksanaan skrining tuberkulosis (TB) terintegrasi dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di RPTRA Jaka Berseri, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026). Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penemuan kasus TB melalui penguatan investigasi kontak atau tracing dan kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari percepatan pencapaian Program Prioritas Kerja Nasional (PKPN) Penuntasan TB, dengan DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi prioritas pemantauan lintas kementerian dan lembaga. Pelaksanaannya melibatkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.
Dalam peninjauan tersebut, Nancy memantau skrining TB terhadap 100 orang yang terdiri atas kontak serumah, kontak erat, dan kelompok berisiko, termasuk penyandang diabetes melitus, orang dengan HIV, serta lanjut usia.
Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik, wawancara terkait tanda dan gejala TB, pemeriksaan rontgen, serta pengambilan sampel dahak bagi orang yang diduga mengalami TB. Integrasi ini diharapkan memudahkan kelompok berisiko mengakses pemeriksaan sekaligus mempercepat penemuan kasus.
Investigasi kontak menjadi langkah penting untuk menemukan kasus secara dini dan mencegah penularan di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat. Keterlambatan penelusuran kontak berisiko memperluas penularan dan menghambat upaya penuntasan TB.
“Investigasi kontak menjadi langkah penting untuk menemukan kasus secara dini sekaligus mencegah penularan di lingkungan rumah tangga dan masyarakat. Keterlambatan penelusuran kontak berisiko membuat penularan terus berlangsung dan menghambat upaya penuntasan TB,” ujar Nancy.
Upaya tersebut masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data, penemuan kasus TB per 2 Oktober 2026 mencapai 617.244 kasus atau 63,5 persen dari target tahunan sebanyak 972.000 kasus.
Salah satu kendala dalam investigasi kontak adalah penolakan kunjungan rumah akibat kekhawatiran terhadap stigma dan diskriminasi. Integrasi tracing dengan CKG diharapkan dapat memperluas akses skrining, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta mendukung upaya mengurangi stigma terhadap orang yang terdampak TB.
Melalui pemantauan lintas sektor, Kemenko PMK mendorong penguatan koordinasi, peningkatan peran kader dalam pendataan dan mobilisasi kontak, serta integrasi tracing TB dengan CKG secara sistematis. Langkah ini diharapkan mempercepat penemuan kasus dan mendukung percepatan penuntasan TB di Indonesia.
