Kaltara Progresif, Meski Banyak Wilayah Terpencil
KEMENKO PMK -- Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang berbatasan dengan Malaysia, merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia. Merupakan provinsi ke-34 dan terbentuk pada 2012, namun cukup progresif dalam menangani masalah sosial kemiskinan ekstrem dan stunting.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Kaltara 22,1 persen. Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan (5,4 persen) dari sebelumnya pada 2021 sebesar 27,5 persen.
Sementara, angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Utara pada tahun 2022 makin mendekati 0 persen. Yakni, sebesar 0,63 persen, turun sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021.
Sembari memberikan apresiasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara terus dipercepat. Kedua masalah tersebut harus ditangani secara terpadu dan beriringan.
"Keluarga miskin ekstrem itu memiliki potensi stunting yang besar. Artinya kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga. Karena itu intervensinya harus beriringan juga," ucap Menko PMK dalam seri Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kaltara, Senin (6/3/2023). Kaltara merupakan provinsi ke-14 yang disisir dalam acara virtual ini.
Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan, kondisi keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem dengan keluarga yang memiliki risiko stunting cukup tinggi. Intervensi sensitif dan spesifik untuk mengatasi keduanya mirip.
"Dalam arti intervensi spesifik adalah berkaitan dengan kondisi medis, kesehatan ibu, bayi, dan remaja untuk mencegah stunting. Dan intervensi sensitif seperti sanitasi ketersediaan air bersih, air minum, keterbatasan alat komunikasi atau sarana transportasi," ungkapnya.
Minta Ambulans Air
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, pemerintah daerah berupaya serius dalam rangka penghapusan kemiskinan. Langkah itu dilakukan dengan kolaborasi multi pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga-lembaga non-pemerintah.
Dia mengatakan, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara membuat provinsi ke-34 ini optimis dapat mencapai target nasional pada tahun 2024. Yakni 0 persen kemiskinan, dan 14 persen prevalensi stunting.
Angka nasional kemiskinan ekstrem, menurut BPS, pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa. Sedangkan angka stunting 2022, menurut SSGI, 21,6 persen, turun dari 2021 sebesar 24,4 persen.
Gubernur memaparkan, masih ada masalah yang menghambat dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, seperti kurangnya sarana prasarana, masalah sumber daya manusia, serta terbatasnya akses transportasi di wilayah Kalimantan Barat.
“Terbatasnya sumber daya manusia ini memang masih banyak tempat kami (Kalimantan Utara) yang belum memiliki akses darat, laut, maupun sungai. Bahkan, ada beberapa daerah yang harus menggunakan moda transportasi udara,” ucap Zainal.
Untuk dapat menjangkau layanan warga di pedalaman yang bisa dijangkau transportasi air, Gubernur Zainal juga meminta pemerintah pusat membantu dengan ambulans air. Sarana ini menjadi trasportasi pasokan makanan, serta bisa membantu warga untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat.
Daerah Transit Migrasi
Kabupaten Nunukan adalah salah satu kota/kabupaten yang mengalami kenaikan prevalensi stunting. Tercatat bahwa prevalensi stunting di wilayah tersebut mencapai 30,5 persen. Penyebabnya, partisipasi masyarakat dalam pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu rendah. Konsumsi masyarakat juga tidak menggunakan pola gizi seimbang, serta banyak wilayah terpencil.
Lain halnya dengan Kota Tarakan yang berhasil munurunkan angka stunting dari 25,9 persen menjadi 15,4 persen. Sehingga prevalensi stunting di Kota Tarakan 2022 lebih rendah dari Kaltara, bahkan mendekati target nasional 14 persen.
Meskipun begitu, angka kemiskinan di Kota Tarakan justru masih tergolong cukup tinggi. Tercatat bahwa angka kemiskinan di wilayah tersebut sebesar 6,30 persen. Hal ini disebabkan belum adanya kesesuaiaan data serta belum optimalnya pemberian bantuan sosial.
Kaltara yang merupakan “etalase negara”, karena perbatasan dengan Malaysia. Letak gegrafis ini menjadikan Kaltara sebaga tempat transit dan migrasi penduduk. Padahal, ketersediaan layanan dasar di sana masih terus dipacu, seperti pasokan makanan, air bersih, dan sanitasi.
Minta Detailkan Peta
Untuk memaksimalkan penanganan stunting, Menko PMK meminta setiap wilayah untuk melakukan pendataan kepemilikan USG dan antropometri untuk penanganan stunting di daerah, dan mengajukan ke Kemenkes untuk tindak lanjut pengadaannya.
Sedangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem juga bisa mengalokasikan APBD, Dana Desa, dan BLT karya. Kemudian untuk pemenuhan bantuan lingkungan, rumah layak huni, dan pembangunan sarana sanitasi, Menko PMK minta tiap daerah untuk mengajukan ke Kementerian PUPR. Selain itu untuk warga miskin ekstrem juga diperbolehkan untuk mendapat bantuan sosial dobel.
Menutup rapat, Menko PMK meminta supaya data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bisa dioptimalkan di tiap daerah untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem. Bupati dan wali kota harus aktif melakukan valdiasi pendataan keluarga miskin ekstrem di Kaltara.
“Jadi saya mohon dengan segera untuk data dapat diserahkan ke bupati dan para bupati dimohon untuk proaktif untuk meminta kades untuk memvalidasikan data terkait keluarga miskin ekstrem di desa,” tutur Muhadjir
Atas laporan banyak daerah terpencil dan terisolasi, Menko PMK meminta gubernur Kaltara mendetailkan peta geospasial wilayah yang dimaksud, tidak hanya berdasarkan persepsi. Peta yang lengkap akan memudahkan pengambilan keputusan antarlembaga. Termasuk untuk merencanakan sarana dan prasarananya.
Kaltara merupakan provinsi ke-14 yang disisir permasalahannya oleh Menko Muhadjir. Sebelumnya, rangkaian roadshow dialog telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, NTB, Jawa Timur, dan Gorontalo.
Selain diikuti Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, Bupati Bulungan Syarwani, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, Sekretaris Kota Tarakan A. Hamid, dan perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas.
