KONSISTENSI PENYALURAN BPNT

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diklaim sebagai salah satu program pemerintah yang berhasil lantaran berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Segala upaya dikerahkan agar penyaluran bantuan sosial dengan skema tersebut dapat dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan hingga menyentuh level terendah sepanjang sejarah yakni 9,66% pada September 2018.

Hal itu tentu tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah. Sebut saja, diantaranya, penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) baik melalui skema program beras sejahtera (rastra) ataupun program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Mulai 2017 lalu, pemerintah bertahap mentransformasikan penyaluran bansos dari rastra menjadi BPNT. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos sehingga lebih tepat sasaran serta mendorong tercapainya keuangan inklusif di masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah.

Mekanismenya, BPNT dilakukan menggunakan akun elektronik. Jadi, KPM menerima dana tunai sebesar Rp110 ribu perbulan yang ditransfer ke rekening masing-masing KPM bekerja sama dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan, tidak hanya beras seperti pada rastra tetapi juga telur yang ditukarkan di elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) dengan jenis dan kualitas yang tidak ditentukan alias bebas memilih. Selain itu, BPNT juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan atau hal lain yang diperlukan.

Di lain sisi, keberadaan BPNT diangggap mampu berkontribusi terhadap tumbuhnya iklim kewirausahaan melalui terciptanya koperasi dan unit-unit usaha baru di suatu wilayah. Boleh jadi, itu dapat diartikan sebagai sinyal tumbuhnya jiwa kewirausahaan di masyarakat.

Dimulai dari 44 kota dengan jumlah KPM sebanyak 1.286.194 rumah tangga dengan anggaran Rp1,69 triliun, program BPNT kini sudah dapat menjangkau lebih banyak jumlah KPM hingga mencapai 15,6 juta rumah tangga dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20,59 triliun.

Hanya saja, bukti keberhasilan program BPNT melalui indikator tersebut belum cukup kuat untuk dapat langsung menafikan wacana bahwasanya pemerintah akan menyetop sementara program BPNT dan menerapkan kembali program rastra. Konon, apa yang menjadi instruksi Presiden itu lantaran stok beras yang ada di Bulog berlebih hingga 2 juta ton.

Menurut Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh, program baru pemerintah yakni BPNT telah membuat Bulog kehilangan pangsa pasar yang cukup besar. Berbeda saat program rastra, di mana Bulog menjadi penyalur tunggal.

Ia pun mengeluh, stok beras di Bulog berlebih karena selama ini menyalurkan beras ke 295 kabupaten dalam program rastra. Bulog juga ditugaskan untuk menyerap beras di dalam negeri hingga 1,4 juta ton pada tahun 2019, sedangkan operasi pasar hanya menyerap sekitar 300 ribu ton beras.

Menanggapi instruksi Presiden sekaligus persoalan yang tengah dihadapi oleh Bulog, pemerintah lintas kementerian/lembaga (k/l) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko PMK Puan Maharani.

Rapat berlangsung di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Senin (27/5) serta dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto, serta para pejabat perwakilan k/l terkait.

Berdasarkan hasil rakor, pemerintah sepakat akan terus berupaya memperjuangkan penyaluran bansos melalui skema program BPNT. Sementara persoalan stok beras berlebih yang dihadapi oleh Bulog, akan dicarikan solusinya bersama, yakni sementara, dengan mendorong peningkatan serapan beras bulog di E-Warong.

Menko PMK Puan Maharani menyatakan bahwa pemerintah menargetkan serapan beras Bulog di E-Warong bisa mencapai 70%. Saat ini, BPNT sudah menyerap 47% dari pasokan Bulog, sedangkan sisanya 53% beras masih disuplai langsung dari petani dan para pedagang. 

Dengan menjadikan Perum Bulog sebagai suplai manajer untuk penyaluran beras kepada KPM BPNT, diharapkan target tersebut akan tercapai dalam waktu dekat. Apalagi, jumlah KPM akan ditambah sebanyak 2,3 juta jiwa yang tersebar di 93 kabupaten kota sehingga nantinya total KPM dalam BPNT mencapai 12 juta keluarga. Adapun total target penerima bantuan yakni sebesar 15,3 juta keluarga.

"Kami mencari win-win solution, jangan sampai ada yang dirugkan tapi perluasan program BPNT tetap jalan," kata Puan.

Menteri Sosial Agus Gumiwang menilai kualitas beras Bulog saat ini sudah semakin membaik. Kendati demikian, ia pun menekankankan agar Bulog dapat terus memperbaiki kualitas beras namun dengan harga jual yang terjangkau.

"Kita akan dorong supaya beras Bulog di BPNT bisa meningkat dan lebih banyak lagi. Saya kira Bulog ke depan punya kemampuan untuk menyalurkan beras berkualitas baik. Untuk regulasi khusus mendukung Bulog dalam penguasaan pasar BPNT, pokoknya ada bentuk hukumnya kita arahkan Bulog bisa pasok beras 70 persen atau lebih ke BPNT,” papar Agus.

Opsi Lain

Sementara itu, Bulog juga telah memiliki opsi lain dalam mengatasi persoalan kelebihan stok beras. Nantinya, Bulog akan menyalurkan beras untuk TNI, Kepolisian, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, tunjangan yang selama ini diberikan dalam bentuk uang akan diubah dalam bentuk beras langsung.

Saat ini, tunjangan beras PNS dan anggota keluarganya masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kg atau Rp72.420 per orang.

Dirut Bulog Budi Waseso mengklaim bahwa mafia beras di Indonesia bakal rontok dengan sendirinya jika pemerintah memberikan Bulog kewenangan penuh sebagai penyalur beras untuk program BPNT. "Mafia beras yang selama ini merusak tatanan perberasan saya pastikan rontok. Saya janjikan itu, asalkan Bulog diberi kewenangan penuh menyalurkan beras dalam program BPNT, Kartu Sembako serta beras untuk PNS, TNI dan Polri," tegasnya.

Buwas menambahkan Bulog siap memasok seluruh kebutuhan beras untuk program BPNT yang diperkirakan mencapai 150.000 ton per bulan. "Dengan kebijakan itu, Bulog tidak akan ragu menyerap sebanyak mungkin gabah petani. Ujung-ujungnya petani akan lebih sejahtera," pungkasnya.