KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kolaborasi lintas sektor untuk mencegah zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE). Upaya ini dilakukan melalui pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono mengawal rangkaian asesmen lapangan dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) pada 5–8 Oktober 2026 di Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, dan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang didukung pendanaan Pandemic Fund ini melibatkan masyarakat, komunitas, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengidentifikasi tantangan penerapan PHBS sekaligus merumuskan langkah pencegahan zoonosis dan PIE sesuai kondisi wilayah.
Hasil asesmen dan FGD mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain penerapan PHBS yang belum optimal, rendahnya penggunaan alat pelindung diri (APD) pada kelompok berisiko, penanganan hewan sakit atau mati yang belum aman, serta kondisi sanitasi lingkungan yang perlu diperbaiki. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi perhatian, khususnya dalam mencegah rabies, leptospirosis, antraks, dan flu burung.
Penguatan pencegahan turut memerlukan peningkatan cakupan vaksinasi rabies pada hewan, ketersediaan vaksin dan serum antirabies bagi manusia, deteksi dini penyakit, serta optimalisasi sistem pelaporan dan koordinasi lintas sektor.
Karena itu, edukasi PHBS perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan, mulai dari kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, penanganan awal gigitan hewan, penggunaan APD bagi petani dan peternak, hingga pengelolaan lingkungan yang sehat. Keterlibatan sektor kesehatan, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, serta masyarakat diperlukan agar upaya pencegahan berjalan terpadu.
Pada Kamis (8/10), pembahasan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan difokuskan pada penguatan komitmen pemerintah daerah dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono, Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa, Asisten Daerah I Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, serta OPD terkait dari sektor kesehatan, komunikasi dan informatika, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, dan sektor lainnya.
Sejumlah langkah yang perlu diperkuat meliputi penyusunan paket komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS berbasis risiko zoonosis, pemetaan wilayah berisiko, peningkatan cakupan vaksinasi, perbaikan sanitasi lingkungan, serta penanganan hewan sakit atau mati secara aman. Penguatan koordinasi dan sistem pelaporan melalui pendekatan One Health juga menjadi bagian penting dalam tindak lanjut tersebut.
"Kemenko PMK mendorong sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk dalam penyelarasan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran lintas sektor. Koordinasi tersebut diperlukan agar rekomendasi hasil asesmen dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dan berkelanjutan hingga tingkat desa, komunitas, dan rumah tangga," ujar Deputi Sukadiono.
Selain itu, praktik baik dan inovasi yang telah diterapkan di daerah perlu didokumentasikan dan dievaluasi untuk menjadi bahan pembelajaran serta direplikasi sesuai karakteristik wilayah dan risiko zoonosis masing-masing.
Rangkaian asesmen dan FGD selanjutnya direncanakan berlangsung di Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan, menggali praktik baik, serta menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan setiap daerah.
Melalui penguatan PHBS dan koordinasi lintas sektor, Kemenko PMK mendorong terbangunnya upaya pencegahan zoonosis dan PIE yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kesiapsiagaan, serta membangun ketahanan kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia.
