Dalam rangka percepatan penurunan stunting dan memberikan dukungan penguatan kepada pemerintah daerah, Kemenko PMK bersama 19 Kementerian/Lembaga terkait melakukan evaluasi secara terpadu di 14 provinsi prioritas. Penanganan di 14 provinsi dapat mencakup sekitar 70% sasaran atau sekitar 3.3 juta balita tanpa mengesampingkan provinsi lain dan diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar dalam upaya percepatan penurunan stunting tanpa mengesampingkan provinsi lainnya.
Dengan kegiatan ini diharapkan Kementerian/Lembaga dapat memberikan penguatan dan masukan serta solusi konkrit terhadap permasalahan prioritas yang masih menjadi kendala dalam percepatan penurunan stunting dan pencapaian target di setiap daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menko PMK Bidang Pembangunan Berkelanjutan – drg. Agus Suprapto, M.Kes
Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari roadshow daring yang dipimpin Bapak Menko PMK dan dihadiri 19 Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan di 33 provinsi dan 393 kabupaten/kota untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala serta dukungan yang diharapkan dari Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah.
Selain itu, Wakil Gubernur NTB - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan bahwa Posyandu Keluarga dapat menyelesaikan berbagai isu permasalahan/kendala yang ditemukan khususnya selama penurunan stunting di Provinsi NTB karena memiliki multi player efek yang luar biasa. Posyandu Keluarga merupakan program berbasis dusun dan lingkungan yang kontinu/sustain dan ada di setiap Kab/Kota. Kedepannya, Posyandu Keluarga akan diintegrasikan dengan seluruh program yang ada seperti PAUD HI, Bank Sampah dsb agar dapat memotret kondisi di lapangan dengan skala mikro sehingga memudahkan dalam intervensi dan monitoring.
Pada kesempatan ini Agus mengharapkan kepada Pemerintah daerah TPPS yang sudah terbentuk agar segera dioptimalkan peran dan fungsinya, Pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan agar semua intervensi yang dilakukan fokus dan sampai tepat sasaran pada lokus prioritas stunting, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha, Kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada keluarga beresiko stunting diharapkan memberikan akses terhadap bantuan sosial yang sangat diperlukan untuk perbaikan kualitas hidup, Praktik baik dalam upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan di suatu daerah agar tetap dilanjutkan dan dapat direplikasi di daerah lain sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.
Asisten deputi ketahanan gizi dan promosi kesehatan – Jelsi Natalia Marampa mengatakan bahwa Evaluasi terpadu bertujuan untuk monitoring implementasi hasil roadshow stunting yang akan dilakukan di 14 provinsi prioritas stunting salah satunya NTB. Kriteria pemilihan 14 Provinsi Prioritas yakni provinsi yang prevalensi stuntingnya masih sangat tinggi dan provinsi yang mengalami kenaikan prevalensi stunting yang signifikan berdasarkan SSGI 2022 serta provinsi dengan jumlah absolutnya besar yaitu NTT, Sulbar, Papua, NTB, Papua Barat, Kalbar, Kalsel, Aceh, Sultra, Jateng, Jabar, Jatim, Banten, Sumut. Diantara 14 provinsi prioritas tersebut, salah satunya NTB
Lebih lanjut Jelsi menyampaikan bahwa pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan melihat langsung implementasi hasil Roadshow dilapangan serta FGD dengan Forkopimda Provinsi dan Kab/Kota. Sebelum dilakukan pertemuan koordinasi, dilakukan peninjauan lapangan untuk mendapatkan informasi terkait dengan implementasi yang dilakukan daerah untuk percepatan penurunan stunting diantaranya Posyandu Keluarga, PAUD HI, pemantauan pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), dan TNI manunggal air.
Hadir Wakil Gubernur NTB - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Wakil Bupati Lombok Utara Deni Karter Febrianto, S. T. M, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram H.Lalu Martawang, SE, M.Si, Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, Wakil Walikota Bima Feri Sofyan, SH, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden – Dr. dr. Brian Sriprahastuti, MPH; Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK – drg. Agus Suprapto, M.Kes, Asdep Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK – Jelsi Natalia Marampa, Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kemenko PMK - Ahmad Saufi, Para pejabat tinggi pratama dari 19 K/L, Para Kepala Dinas terkait Provinsi Nusa Tenggara Barat; Para Kepala OPD terkait di Kota/Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Barat; Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat; Ketua Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Barat;
