KEMENKO PMK – Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli memberikan materi dalam acara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LVIII Tahun 2023, di Gedung Wisesa Kampus ASN Corporate University LAN, Jakarta, pada Kamis (27/7/2023).
Dalam paparanya, Staf Ahli Sorni mengatakan bahwa, dalam penyelenggaraan pemerintahan, etika dan integritas kepemimpinan ini menjadi salah satu fokus penting ditengah-tengah komitmen, dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika berbanding dengan kepentingan pribadi atau golongan.
"Oleh sebab itu, etika dan integritas tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan tanpa etika dan integritas akan membawa organisasi dalam bahaya yang serius. Keputusan seorang pimpinan akan memberikan pengaruh besar pada suatu organisasi," ujar Sorni.
Sorni menyampaikan, jika seorang pemimpin memiliki cara berfikir dan bertindak bijaksana itu akan mempengaruhi seluruh bagian di dalam organisasi, dan membawa organisasi menjadi lebih baik, begitupun sebaliknya.
“Saya ambil contoh praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat, menggerogoti kesejahteraan dan demokrasi, merusak aturan hukum dan menghambat pembangunan. Kerusakan yang dilakukan dengan KKN jauh lebih merusak dibanding dengan berperang menggunakan senjata. Artinya serangan secara moral, serangan terhadap integritas, itu yang akan merusak suatu bangsa,” Tegas Sorni.
Menurut data Transparansi International, lanjutnya, Indonesia saat ini memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan skor 34 dari skor 0-100 di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan skor di Asia Tenggara, Indonesia ada di urutan nomor 5. Hal ini menjadi warning untuk bangsa Indonesia, bahwa indonesia belum aman dari penyimpangan etika dan integritas. Hal ini akan berdampak pada seluruh komponen bangsa khususnya dilingkungan birokrasi pemerintahan. Kecenderungan krisis etika dan integritas bervariasi sehingga membentuk sebuah ketidakpercayaan publik kepada birokrasi.
Staf Ahli Sorni menjelaskan bahwa, pendidikan karakter menjadi kunci untuk memperbaiki sistem pemerintahan, membentuk manusia yang tidak hanya berdaya saing dan berintegritas.
“Untuk membentuk karakter, dikantor kami (Kemenko PMK) diberikan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan revolusi mental sebagai upaya akselerasi dalam pembangunan karakter, agar beretika, berintegritas, beretos kerja dan berjiwa gotong royong, dalam memajukan bangsa indonesia yang berlandaskan pada pancasila,” tambah Sorni.
Selanjutnya, Staf Ahli Sorni juga menambahkan bahwa SDM Indonesia yang unggul, tidak saja hanya profesional dan berdaya saing, tetapi tentu juga harus memiliki kepribadian yang beretika dan berintegritas yang berpancasila.
Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa harus selaras dengan nilai-nilai luhur pancasila. Dunia pendidikan kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menanamkan pembangunan karakter ini. Karena segenap pemangku kepentingan pendidikan harus memberikan perhatian khusus dan pendampingan yang lebih besar kepada anak didik.
Diakhir paparanya, Staf Ahli Sorni berharap para peserta pelatihan agar menjadi Agent Of Change yang mendorong percepatan perubahan sikap mental dan perilaku menuju kearah yang lebih baik di lingkungan kerja masing-masing.
