Jakarta (2/8). Pandemi Covid-19 yang lalu membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tahan terhadap penyakit menular. Kewaspadaan terhadap penyakit baru dan penyakit lama yang muncul kembali (re-emerging diseases) harus di pikirkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Lebih dari 60 persen penyakit yang menginfeksi manusia adalah penyakit baru yang aslinya bersumber dari binatang (zoonosis). “Zoonosis merebak dengan cepat dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan iklim, mobilitas manusia, rusaknya habitat lingkungan, perubahan populasi inang sementara, dan mutasi genetik mikroba. Dalam konteks Indonesia, dengan topografi yang berada di daerah tropis, menjadikan negara kita ini sangat rentan terhadap zoonosis”, ungkap Plt. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Nunung Nuryartono.
Pendekatan One Health menekankan pada upaya kerjasama dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan agar terjadi pengarusutamaan kebijakan kesehatan sehingga dapat mencegah dan mengendalikan penyakit infeksius baru dan penyakit lama yang merebak kembali. Indonesia telah mempunyai praktek baik berupa terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Inpres mengintruksikan kepada 22 Kementerian/Lembaga dan setiap kepala daerah agar meningkatkan kapasitas dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia. “Belajar dari pengalaman saat pandemi Covid-19 yang lalu masih terdapat kelemahan dan ketidaksiapan kita sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan yang mendukung peningkatan komitmen di semua sektor dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk peningkatan kapasitasnya sehingga tercipta ketahanan kesehatan”, tutup Plt. Deputi.
Turut hadir dalam FGD tersebut antara lain dari Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretriat Kabinet, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta pakar Kesehatan seperti Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sumarjati Arjoso, Anis Karuniawati, Fuadi Darwis dan di dukung oleh mitra Pembangunan seperti USAID, FAO ECTAD, dan WHO. Direncanakan dilaksanakan FGD lanjutan untuk membahas peta sebaran RO existing terkait One Health, untuk mengidentifikasi besaran potensi mengusulkan One Health sebagai agenda pengarusutamaan dalam RPJMN 2025-2029, dan menyepakati posisi One Health dalam matriks pembangunan, serta melakukan review regulasi dan kebijakan saat ini dalam rangka mengidentifikasi adanya kesenjangan atau kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam memperkuat implementasinya.
