Oleh humas on January 05, 2018

Jakarta (05/01) --- Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Nyoman Shuida, siang ini membuka dan memimpin rapat koordinasi teknis pembahasan dan penetapan pedoman umum pelaksanaan program padat karya tunai di desa 2018. Rakornis ini bertempat di ruang rapat lt.6, Kemenko PMK, Jakarta. Hadir dalam rakornis ini beberapa perwakilan K/L di antaranya Kemenkes, Kemendes, Kemenpupera, Kementan, BKKBN serta beberapa perwakilan lainnya.

Rakornis ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya SKB 4 Menteri dalam rangka pelaksanaan padat karya tunai di desa. Program padat karya tunai di desa melalui program Kementerian/Lembaga, dilaksanakan di 1000 desa lokasi percontohan pada sekitar 100 Kabupaten/Kota. Adapun jenis kegiatannya adalah pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewanangan desa antara lain perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan; pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi termasuk di kawasan hutan; kegiatan produktif antara lain pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan, pengelolaan hasil produksi pertanian, pengelolaan usaha jasa dan industri kecil; pemberdayaan masyarakat di antaranya pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, dan penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi bayi dan balita; kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan.

“Dalam bidang kesehatan kami sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan seperti kegiatan penanganan stunting dan kampung KB serta mengintervarisasi dan mencatan desa mana yang belum mendapatkan program itu di 100 kabupaten/kota 1000 desa”  Ujar Plt. Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo.

Pelaksanaan program padat karya tunai di desa ini bersumber dari APBDes yang pemenuhan 30% ( HOK dan pembelian barang dari desa yang bersangkutan) dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh desa penerima dana desa. Nyoman berharap agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. “Saat ini kita sudah membentuk sekretariat harian terkait tugas-tugas yang menyangkut kegiatan ini sampai dengan dibentuknya struktur organisasi  tugas ini dan kita harus bekerjasama dalam menjalankan tugas ini agar dapat berjalan dengan baik,” tutup  Nyoman. (ris)