Oleh humas on June 28, 2018

Jakarta (28/06)--- Menindaklanjuti surat Kepala Staf Kepresidenan RI yang di tujukan kepada Menteri Agama dan ditembuskan kepada Menko PMK bernomor B.30/KSK/06/2018 pada tanggal 5 Juni 2018, perihal Usulan Penetapan Pekanbaru, Riau sebagai Embarkasi Antara Jemaah Haji Tahun 2018 dan hasil Rakornis Pejabat Eselon 1  pada tanggal 28 Juni 2018 yang dipimpin oleh Prof. Dr. Agus Sartono, MBA Deputi IV Menko PMK yang dihadiri antara lain oleh Ahmad Syah Harofi Asda 1 Gubernur Riau, Ahda Barori Direktur Dalam Negeri Ditjen Haji Kemenag, Agus Pramulu Kasubdit Lalulintas Bandara Kemenhub, Hongry J Kasubdit Lalulintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Widyarto dari Direktorat Bea Cukai, Dr. Maliki Kabid PPKH Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Dr. Syahril Firmansyah Kasubdit Ditjen P2P Kemenkes dan K/L terkait.

Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau statusnya sebagai Bandara Internasional sehingga pelayanan Custom, Immigration dan Quarantine (CIQ) sudah berjalan sesuai standar Internasional. Panjang runway 2.600 M. Sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Embarkasi Haji Antara.

Bandara Sultan Syarif Kasim II sudah melayani penerbangan internasional dan sudah dikenal oleh Otoritas Penerbangan Pemerintah Arab Saudi General Autority of Civil Aviation (GACA).

Saat ini sudah tersedia Asrama Haji, terdiri dari 3 Tower Rusunawa milik Pemda Provinsi Riau tersedia 246 kamar, dengan kapasitas 4 orang/kamar menampung sebanyak 984 orang. Fasilitas umum lainnya berupa Aula Keberangkatan, Miniatur Ka’bah, Gudang Bagasi, Ruang Makan, Dapur umum, Parkir, Masjid, Ruang pelayanan kesehatan, Ruang pelayanan Imigrasi, Ruang pelayanan Bea Cukai, Ruang kantor PPIH dan Aula penerimaan/kedatangan.

Pemda sudah menyiapkan APBD untuk mencarter pesawat dari Riau ke Batam PP guna mengangkut jamaah sebanyak 5030 orang, karena pesawat besar belum bisa mendarat di Riau. Jika 5.030 orang jamaah haji berangkat dari Riau, maka tidak perlu menanggung lagi biaya tambahan sekitar Rp 6,3 juta per orang karena charter pesawat ditanggung pemda.

Beberapa Kendala antara lain (a) Kendala utama untuk penetapan sebagai Embarkasi Haji Antara Riau adalah waktu yang kurang lebih hanya 2 minggu sebelum kloter pertama Jemaah haji diberangkatkan. Padahal masih memerlukan koordinasi di tingkat operasional daerah. Pemda Provinsi Riau sudah mengajukan usulan penetapan sebagai Embarkasi Haji sejak tanggal 24 Maret 2016 dan sampai Juni 2018 belum bisa di realisasikan, (b) Perjanjian MoU antara Indonesia-Arab Saudi telah di tandatangani yang  menetapkan 13 Bandara Embarkasi/Debarkasi di Indonesia dan jemaah haji dari Riau akan melalui Bandara Embrakasi Batam, (c) Kerjasama pengambilan Data Biometrick dan Finger Print antara Indonesia dengan Arab Saudi telah di tentukan melalui 13 Embarkasi/Debarkasi, sesuai dengan point (b) tersebut diatas.

Rapat koordinasi merekomendasikan (a) Agar Kemenag dapat menetapkan Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Riau sebagai Embarkasi Haji Antara pada tahun 2019. (b) Jika runway dapat diperpanjang hingga 3.000 dan selesai sebelum April 2019, maka Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Riau sebaiknya ditetapkan sebagai embarkasi haji secara penuh (c) Kementerian Agama agar segera menjawab Surat dari Kantor Staf Presiden, guna memberi kepastian langkah selanjutnya yang harus di lakukan oleh Pemda Provinsi Riau.(Sumber: Kedep IV Kemenko PMK) 

Categories: