Oleh humas on October 19, 2019

Foto : 

  • Anggun Wahyu P

Jakarta (15/10) – Menindaklanjuti rapat koordinasi permohonan alih status tanah dari Kementerian Desa PDTT ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, siang ini, melalui Asisten Deputi PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Masyarakat Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri, mengadakan rakor tindak lanjut permohonan alih status tanah LPMP Kaltara di ruang rapat lantai 10 Kemenko PMK, Jakarta. 

Dalam paparanya, Femy Mengatakan LPMP kaltara berdiri atas persetujuan Menpan RB No 3712/M.PANRB/II/2016.  Hibah tanah tersebut berdasarkan berita acara hibah tanah dari Bupati Kabupaten Bulungan ke Kemendikbud, yang kemudian terjadi kesepakatan atas Kementerian Desa PDTT dengan Kemendikbud. Di tahun 2018 pembangunan gedung LPMP Kaltara tidak bisa dilaksanakan meskipun sudah ada alokasi anggaran karena alih status tanah belum selesai. Untuk itu, perlu tindak lanjut dalam menyelesaikan masalah tersebut, diantaranya LPMP mengajukan pengecekan tanah kepada kantor pertanahan.

Pengecekan bisa dimulai dari lokasi rencana pembangunan gedung LPMP, yang kemudian diterbitkan pemberitahuan tentang status tanah LPMP kepada LPMP Kaltara. Selanjutnya, Mendikbud menyampaikan kepada Mendes PDTT tentang status tanah LPMP.

Kategori: 

Reporter: 

  • Anggun Wahyu P