Oleh humas on October 03, 2019

Foto : 

  • Deni Adam Malik

Surabaya (3/10) -- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Layanan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI). Rapat diselenggarakan di Surabaya dan diikuti oleh perwakilan SKPD terkait tingkat Provinsi/Kota Surabaya, Perangkat Daerah tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa di Kota Surabaya, LSM, Pengerah PMI, serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Mengawali arahannya, Ghafur menyampaikan bahwa dasar dari pelaksanaan rakor di Surabaya ini adalah karena Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar PMI di Pulau Jawa di samping untuk mensosialisasikan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dimana dalam UU tersebut menyebutkan peran pemerintah daerah sangat dominan dalam perbaikan tata kelola layanan PMI. 

Peran tersebut, lanjut Ghafur, diterjemahkan dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan wawasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari provinsi sampai desa bahkan sampai RT untuk mencegah pemalsuan dokumen sehingga dapat menwujudkan pekerja secara legal dan formal. Selain itu, pengetahuan, wawasan, dan skill PMI juga ditingkatkan melalui berbagai pelatihan sehingga menjadi PMI yang kompeten di bidangnya. Pemda juga didorong untuk melaksanakan pemberdayaan bagi PMI purna dalam program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

"Intinya adalah bagaimana pemerintahan Desa sebagai unit terkecil dan terdepan di pemerintahan membuat penduduknya tidak mengadu nasib ke kota atau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dengan tidak memiliki kemampuan/keterampilan yang spesifik. Kalau memang ingin berangkat untuk bekerja di luar negeri, pastikan penduduknya memiliki kompetensi, ijazah, sertifikasi bidsng tertentu atau mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi di Pemda, sebab pelaksanaan pelatihan bagi PMI adanya di pemda bukan di pusat," tegas Ghafur.

Pemda, kata Ghafur, diamanahkan untuk membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dengan tujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan, penempatan dan pelindungan PMI. Melalui LTSA akan mewujudkan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan calon PMI dan PMI secara legal serta untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan.

LTSA, kata Ghafur, mengintegrasikan delapan fungsi layanan yaitu ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan dan RSUD, keimigrasian, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan,  dan perbankan. Hal ini untuk mendorong agar PMI atau calon PMI dapat bekerja melalui prosedur yang benar dan memiliki dokumen yang legal, terhindar dari calo, mendapat perlindungan jaminan sosial termasuk bagi keluarganya, serta terhindar dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kata kunci dari suksesnya pelaksanaan perbaikan tata kelola layanan PMI adalah adanya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik dan berkesinambungan antar pihak terkait," tegas Ghafur.

Rapat yang dibuka oleh Gubernur Jatim yang diwakili oleh plt. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Prov. Jatim, Himawan Estu Bagyo dilanjutkan dengan diskusi panel dan tanya jawab dengan menampilkan tiga narasumber yang berasal dari Dirjen Binapenta, Kemenaker, BNP2TKI, dan pegiat PMI Purna.

Himawan dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan rakor ini, Dia mengatakan, bahwa saat ini dibutuhkan kontribusi yang besar dan sinergi dari instansi pembina sektoral bersama stakeholder lainnya dalam mengatasi permasalah PMI di Provinsi Jatim.  Apalagi Jatim merupakan salah satu kantong PMI terbesar. "Jadi saya sangat mengapresiasi rapat ini, karena ini sangat penting," ujarnya.

Diakhir sambutannya, Himawan menghimbau agar supaya timbul kesatupaduan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terutama pada PMI. Kepada calon PMI yang ingin berangkat bekerja di luar negeri, agar berangkat melalui prosedur yang benar, dan memiliki kompetensi serta pengetahuan yang memadai terhadap aspek sosial dan budaya serta penguasaan bahasa.

Berdasarkan diskusi antara peserta dengan nara sumber diperoleh point penting yaitu peraturan perundangan tentang  pelindungan PMI perlu disosialisasikan secara detail dan komorehnsif serta ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah supaya implementasinya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai regulator dan Badan sebagai operator harus mempunyai pembagian yang jelas dan tegas, sehingga implementasinya di daerah tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pembangunan sistem pendataan yang terintegrasi antara pusat dengan daerah yang mencakup dalam tahapan/proses pelindungan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja). Pemerintah daerah berkomitmen akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan akan bersinergi dengan OPD terkait dan pegiat PMI dalam rangka memperbaiki tata kelola layanan pelindungan PMI.

Reporter: 

  • Deni Adam Malik