Oleh humasnew on April 17, 2018

Jakarta (16/4) – Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, yang diwakilkan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Magdalena, pagi ini secara resmi membuka Focus Group Discussion gerakan nasional revolusi mental dan pembangunan manusia inklusif di Hotel Premiere Santika, Jakarta.

Dalam sambutanya, Magdalena menjelaskan Pembangunan inklusif merupakan respon terhadap pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, serta lebih berpihak pada kepentingan kelompok elit dan pada saat yang sama meminggirkan kepentingan kelompok miskin, marjinal, serta kelompok minoritas

Tujuan FGD ini diantaranya Sinkronisasi program Kementerian/Lembaga untuk keterpaduan pembangunan manusia inklusif dalam rangka mendukung gerakan nasional revolusi mental, Menciptakan kader penggerak revolusi mental di tingkat pemerintahan dan masyarakat untuk mendorong kebijakan pembangunan inklusif pada matra Indonesia Melayani & Indonesia Bersatu, Mensinergikan upaya & praktek baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan inklusif menjadi instrumen kerja revolusi mental ditingkat nasional & daerah, serta Meningkatkan kapasitas kader penggerak revolusi mental ditingkat pemerintahan dan masyarakat untuk memfasilitasi gerakan perubahan pada tingkat komunitas. desa, dan  pemerintah daerah

“Harapan kami, kegiatan ini dapat mendorong terciptanya kader penggerak Gerakan Nasional Revolusi Mental ditingkat masyarakat dan pemerintah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat turut mendorong terbukannya akses layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat marginal atau tereksklusi “ Jelas Magdalena

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari K/L terkait diantaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kesehatan, serta perwakilan dari pemerintah daerah Lombok, Kukar, Dharmasraya, Barru, Bulukumba, Sigi, Tangerang, Bima, Kulonprogo serta Mataram.

 

Categories: