Oleh humas on November 15, 2019

Foto : 

  • Anggun Wahyu P

Jakarta (15/11) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy hadir dalam rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan  Otorita Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Rapat dilaksanakan di Kemen PPN/Bappenas, Jum'at pagi (15/11).

Menurut Menko PMK, salah satu maksud dan tujuan pemindahan Ibu Kota Negara adalah untuk merubah paradigma dari Jawa Sentris atau Jakarta Sentris menjadi Indonesia Sentris. Oleh karena itu, dalam pemindahan ibukota ini nantinya tidak akan menjadi sentris baru, seperti Kalimantan Sentris atau Kalimantan Timur Sentris. 

Konsep Indonesia Sentris, kata Menko PMK, adalah untuk memperkecil ketimpangan spasial antara wilayah Indonesia yang sangat tajam. Antara Indonesia bagian barat, dan Indonesia bagian timur. Dengan adanya pemindahan ibukota ini akan menjadi penyeimbang antara poros barat dan poros timur. "Dan pada akhirnya nanti timur akan mengejar ketertinggalannya dari barat," ujarnya. 

Oleh karena, menurut Menko PMK, desain pemindahan ibukota harus memperhatikan keseimbangan tersebut termasuk pilihan mengenai pemindahan kantor pemerintahan, apakah dikonsentrasikan di Kalimantan Timur atau menyebar merata di beberapa  wilayah. Dan pilihan tersebut harus dihitung secara cermat konsekuensi jangka panjangnya. Bila perlu harus ada simulasi berbagai macam maksud yang dikehendaki. "Artinya niat utama pemindahan ibukota itu nantinya malah menghasilkan hal yang sebaliknya," ungkapnya.

Menurut Menko PMK, dalam pemindahan ibukota pendekatan yang harus dikembangkan adalah pendekatan generatif dalam tata wilayah bukan sifatnya menghisap yang nantinya akan menghasilkan pusat konsentrasi baru yang berdampak kompleks seperti yang dialami DKI Jakarta. Efek parisitis yang menghisap wilayah-wilayah sekitar ibukota sehingga membuat ketidakberdaya baru harus dihindari. Oleh karena harus diperhitungkan betul asas dekonsentrasi terhadap kota-kota yang berada disekitar pembangunan ibukota baru tersebut. 

"Yang perlu diperhatikan juga adalah sebenarnya pemindahan ibukota diarahkan kemana? Apakah sebagai Ibu kota Negara, ibu kota pemerintahan, atau pusat perniagaan, atau sebagai pusat destinasi budaya. Itu harus dirumuskan betul dan dibuat pilihan yang tegas karena itu akan berimplikasi terhadap masa depan Jakarta," jelas Menko PMK. 

Turut hadir dalam rapat tersebut, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi,  Luhut Binsar Panjaitan, Men PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, Menkumham, Yasonna Laoly, Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, serta perwakilan dari Propinsi Kalimat Timur, K/L terkait dan dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kategori: 

Reporter: 

  • Deni Adam Malik