Oleh humas on February 13, 2018

Jakarta (13/02) – Kampung KB merupakan lokus dari upaya untuk membangun Keluarga yang Sejahtera. Karena itu butuh dukungan dari sektor lainnya, termasuk sinergitas program Kementerian dan Lembaga (K/L).

Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani hari ini membuka Rakornas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2018 di Hotel Sahid Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menko PMK mengatakan, Kampung KB merupakan lokus dari upaya untuk membangun Keluarga yang Sejahtera. Menurutnya, keluarga yang sejahtera tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kelahiran anak saja, akan tetapi berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, sebutnya, Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga kecil dan sejahtera membutuhkan dukungan dari sektor lainnya.

Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga, tambahnya, juga perlu bersinergi dengan Kegiatan dan Program Kementerian dan sektor lainnya. Dijelaskan Menko PMK, saat ini, Pemerintah sedang menyusun Rancangan RKP 2019.  “Merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mensinergikan berbagai kegiatan Kementerian/ Lembaga terkait kedalam lokus Kampung KB,” cetusnya. Menko PMK berharap, Rakornas ini dapat menjadi forum untuk mulai mengidentifikasikan sinergisitas kegiatan dari Kementerian yang diperlukan, target yang mampu dilakukan sesuai dengan kapasitas fiskal APBN, peran Pemerintah Daerah, dan substansi lainnya yang perlu dimasukkan dalam RKP 2019, sehingga di tahun 2019, Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga telah berisikan program-program yang terintegrasi.

Tema Rakornas Program KKBPK Tahun 2018 kali ini ialah “Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tema ini, memberi pesan bahwa keberhasilan Program Kampung KB mensyaratkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Menko PMK mengingatkan, Keluarga Berencana, tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah melakukan perluasan cakupan Program Keluarga Harapan dari 2,7 juta KPM di tahun 2014 menjadi 10 juta KPM di tahun 2018. Dalam bidang Pendidikan, setiap tahun Pemerintah juga menyediakan akses layanan pendidikan untuk 19,7 Juta Anak. Menko PMK dalam kesempatan itu juga meminta Pendamping dan Petugas Lapangan KB memastikan bahwa keluarga yang didampinginya, dapat memperoleh akses layanan tersebut.

Hadir dalam pembukaan Rakornas KKBPK, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI. Termasuk para mitra kerja BKKBN, BUMN, Lembaga Donor dan Sektor Swasta.

 

Categories: