Oleh humasnew on March 29, 2018

Bali (28/03)--- Setelah DI Yogyakarta dan Bandung, Jawa Barat, Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia kembali menggelar rapat Koordinas, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) terkait konsolidasi berbagai program dan kegiatan pemberdayaan disabilitas dan lansia dengan daerah di Provinsi Bali. Rapat dibuka dan diarahkan langsung oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama, lalu dilanjutkan dengan pemaparan dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Sosial Provinsi Bali.

Dalam arahannya, Ade menyampaikan harapannya agar dapat tercipta kebijakan dan program yang mengandung energi sinergitas positif yang lebih besar dan mengatasi tantangan yang multikompleks secara bijak untuk mewadahi semua kepentingan. Adapun prioritas pengarusutamaan dalam kebijakan pemerintah yaitu pendekatan perencanaan berbasis hak, kebijakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan yang akses bagi semua, harmonisasi kebijakan dan adanya layanan publik yang mudah diakses, murah, cepat dan tidak diskriminatif. “Selain itu, demi menjaga komitmen Pemerintah yaitu terpenuhinya segala hak penyandang disabilitas dan lansia, Kita juga perlu menyusun rencana tindak lanjut tentang upaya  peningkatan pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di Provinsi Bali ini,” tambahnya.

Secara keseluruhan, lanjut Ade, Rencana Kebijakan dan Program (RKP) Pemerintah di tahun 2018 ini akan fokus pada upaya penajaman 10 Program Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas; Memastikan pelaksanaan program; dan penajaman integrasi sumber pendanaan. Di tahun 2018 ini, RKP Pemerintah akan konsentrasi pada upaya pemerataan antarkelompok pendapatan. Sementara rencana kegiatan Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK, dalam kerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) antara lain memastikan ketersediaan layanan literasi bagi penyandang disabilitas  dan penyediaan layanan home care bagi para lansia.

Dengan sejumlah misi yang antara lain menyebutkan bahwa layanan terhadap penyandang disabilitas dan lansia di Provinsi Bali akan dilakukan demi mewujudkan Bali Yang Sejahtera Dan Sukerta Lahir Batin; Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan peningkatan keberfungsian sosial, kemandirian, serta keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Meningkatkan pengetahuan; Memperkuat komitmen dan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam penanganan PMKS dan mengembangkan kemampuan LKS dan dunia usaha dalam menyelenggarakan pelayanan Kesos yang profesional. Dinsos Provinsi Bali dalam Rencana Strategis 2015-2019 juga menjalankan misi untuk Menumbuhkan semangat nasionalisme serta kesetiakawanan sosial bagi masyarakat dan generasi muda, dan menjamin kesejahteraan keluarga pahlawan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan.

Dinsos Provinsi Bali juga sedang mengembangkan aksi lingkungan inklusif bagi para penyandang disabilitas dan lansia dengan membangun pusat sumber pendidikan inklusif yang tujuannya untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif. Dinsos juga mengupayakan ketersediaan fasilitas umum aksesibel bagi penyandang disabilitas mulai dari Bangunan umum, jalan, angkutan, pertamanan, pariwisata, keagamaan dan adat dengan prinsip mudah, aman, nyaman, sehat, kemandirian, dan kegunaan. Untuk program pemberdayaan, Dinsos Provinsi Bali juga menggandeng para pelaku usaha agar para penyandang disabilitas dan lansia mendapatkan mendapat kesempatan yang sama untuk mulai merintis usaha dengan memberikan pelatihan, modal, promosi, distribusi, pendampingan, dan tempat usaha. Untuk penyandang disabilitas, Pemprov Bai juga telah mengeluarkan Perda No. 9 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabiltias. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)