Oleh humas on May 17, 2018

Jakarta (16/05) - Asisten Deputi Urusan Pendidikan Menengah dan Ketrampilan Bekerja mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Wijaya Kusumawardhana pagi ini memimpin rapat koordinasi teknis mengenai laporan perkembangan revitalisasi SMK yang berlangsung di Ruang Rapat lt 4, Kemenko PMK. Hadir dalam rakornis Turut hadir dalam rakor ini, diantaranya Perwakilan Bappenas, BNSP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kemristekdikti Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perikanan dan Kelautan.   

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia disebutkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inpres paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya kepada Presiden.Rakor ini secara kontinuitas akan terus dilaksanakan untuk memantau dan meminta penjelasan terkait progres revitalisasi SMK di tiap K/L dan pemerintah daerah.

Dalam pembukaannya Wijaya Kusumawardhana mengatakan bahwa belum semua kementerian melaporan progres perkembangan revitalisasi SMK. Begitupula daerah, belum semua gubernur memberikan laporan terkait revitalisasi SMK. Padahal laporan ini menjadi gambaran riil sehingga bisa dievaluasi untuk perencanaan yang lebih baik dan anggaran yang mumpuni untuk mengakselerasi revitalisasi SMK. “untuk itu, saya meminta kemendagri untuk bersurat ke sekda provinsi, agar daerah dapat  melaporkan progres revitalisasi SMK di daerahnya masing-masing,” tegasnya. 

Salah satu fokus pembahasan mengerucut pada persoalan guru kejuruan. Rendahnya jumlah peserta PPG terkhusus yang akan menjadi guru kejuruan, menurut perwakilan dari Kemristekdikti, Edi Mulyono dikarenakan belum ada jaminan menjadi PNS guru dan kebanyakan  lulusan sekolah tinggi vokasi lebih memilih bekerja di industri menjadi faktor rendahnya pendaftar untuk profesi guru kejuruan. “Harus ada insentif khusus untuk guru kejuruan meskipun bukan PNS. Khusus Papua dan Papua Barat, kesulitas dalam menetapkan putera daerah,” tambahnya. 
Edi menambahkan bahwa untuk pemenuhan  guru kejuruan, sudah ada 64 PT pengusul Prodi PPG tahun 2017, 44 Prodi sudah direkomendasi, 8 prodi belum disetujui, dan 12 prodi masih dievaluasi. Diperkirakan selesai diverifikasi Juni 2018 untuk disampaikan kepada BAN-PT.

Guru kejuruan yang menjadi fokus dari rakor ini, perlu dilihat bukan hanya membicarakan soal guru. Vivi Andriani perwakilan dari Bappenas juga mengingatkan bahwa revitalisasi LPTK yang sudah lama didengungkan perlu memikirkan keterbatasan jumlah dosen dan sarana prasarana yang berdampak pula pada tidak terpenuhinya target pemenuhan guru kejuruan yang berjumlah sekitar 91.000 guru. Menurut Vivi, Ristekdikti memiliki kewenangan mutlak untuk program studi, namun untuk SMK memang agak longgar, sehingga banyak daerah yang membangun SMK tanpa melihat sisi demand. “sekolah bukan hanya bangunan, namun juga sistem yang terintegrasi”, tegasnya. 

Wijaya menyimpulkan hasil rapat disertai rekomendasi, dari kementerian yang telah melaporkan, bahwa beberapa kementerian dinilai belum mumpuni memberikan data dan fakta riil di lapangan terkait supply dan demand yang disiapkan untuk menampung siswa magang maupun lulusan SMK. “Kami berharap, supply dan demand serta output jelas yang terukur perlu lebih dikedepankan, “ tegas Wijaya.

Categories: