Oleh humas on April 16, 2018

Jakarta (16/04) Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan UN dan USBN jenjang dikdas serta kesetaraan tahun 2018 berjalan dengan tertib juga lancar. Termasuk memastikan PPBD untuk meningkatkan akses dan mutu yang nantinya akan dilaporkan kepada Pimpinan, Kemenko PMK hari ini (Senin) menyelenggarakan rakor. 

Rakor persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) tahun ajaran 2017/2018 untuk jenjang pendidikan dasar dan kesetaraan serta pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 ini dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Femmy Eka Kartika Putri. 
Dalam sambutannya, Femmy mengatakan, pelaksanaan Pendidikan Nasional sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang nasional pendidikan.

Lebih lanjut dikatakan, dampak dari masalah di lapangan terkait UN diantaranya terjadinya pungutan yang dibebankan kepada orang tua dengan alasan untuk menyewa atau membeli komputer dalam mengikuti UNBK. Ada juga kondisi psikologis yang kurang baik bagi peserta UNBK serta diskriminasi pelaksanaan UN bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki insfrastruktur yang kurang baik. Pada sisi lain, pelaksanaan UNBK menggunakan teknologi yang dirasa sudah cukup memadai dari segi infrastruktur dan jaringannya. Sayangnya, integrasi dan efisiensi waktu yang kurang karena memakan waktu dibanding ujian menggunakan kertas. 

"Siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan memperoleh nilai prilaku baik serta mengikuti UN dan lulus USBN sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan" ujar Femmy. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kemdikbud, Suku Dinas Pendidikan serta perwakilan lainnya. Ris

Categories: