Oleh humasnew on August 09, 2018

Jakarta (9/8) –  Asisten Deputi (Asdep) Bidang Koordinasi Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan Pelaksanaan Rencana Aksi Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Rakor di laksanakan di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta (9/8) dan di hadiri dari Kementerian/Lembaga terkait.
  
Menurut Femmy,  dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas guna mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai dan sejahtera, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 9 Tahun 2017.

“Tujuan rakor ini adalah untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan (KSP) Rencana Aksi Bidang Pendidikan di Papua dan Papua Barat serta untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi tahun 2018 ini,”jelas Femmy.

Femmy juga menjelaskan bahwa ada beberapa poin dalam Inpres 9/2017 yang menjadi ranah Kemenko PMK untuk di koordinasi, singkronisasi dan pengendalian, antara lain; Pertama, Penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama di daerah pegunungan tengah dan daerah terisolasi lainnya. Kedua, Pengembangan pendidikan vokasi (SMK) sesuai dengan potensi komoditas unggulan di wilayah adat masing-masing. Ketiga, Penurunan angka buta aksara melalui pendidikan keaksaraan.

Poin Keempat, lanjut Femmy, adalah penerapan pendidikan kurikulum kontekstual Papua. Kelima, Penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan  guru dan pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru. Keenam, peningkatan kualitas guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (pendidikan berbasis digital e-leaming). Ketujuh, pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri Orang Asli Papua.

“Poin-poin tersebut merupakan fokus kita bersama untuk melaksana Inpres 9/2017 agar pelaksaan Inpres berjalan sesuai dengan harapan Presiden,”tegas Femmy.

Categories: