Oleh humas on February 10, 2018

Brebes (8-9/2) - Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK, Herbert, O Siagian, Didampingi oleh Walikota Brebes, Izda Priyanti, melakukan pemantauan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ada tiga desa yang ditinjau dalam pelaksanaan padat karya tunai desa tersebut, yakni Desa Wanasari dan Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, serta Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu.

Menurut Herbert, jumlah desa yang menjadi prioritas utama  dalam pelaksanaan program PKTD di kabupaten Brebes sebanyak 10 desa. Adapun kegiatan warga dalam kegiatan PKTD, diantaranya normalisasi saluran irigasi dan pembuatan jalan desa.

"Pemilihan desa-desa tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di pusat, yakni angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran serta angka gizi buruk / stunting yang masih tinggi," jelas Herbert.

Menurut Herbert, program PKTD merupakan pembangunan yang dilakukan di desa dan dikerjakan oleh masyarakat di desa tersebut. Pada kesempatan ini, Herbert juga mengajak warga kabupaten Brebes  agar ikut terlibat dalam kegiatan PKTD. “Saya harap masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di kabupaten Brebes ini,“ujar Herbert.

Herbert juga menyampaikan, bahwa dalam pelaksanaan PKTD, masyarakat langsung mendapatkan upah harian/mingguan setelah bekerja, dan Herbert menyarankan agar upah yang diterima digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan.  seperti beras, lauk pauk, buku untuk anak dan kebutuhan pokok lainya.

Herbert mendorong agar dana desa dan juga dana-dana di pusat maupun di daerah itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat khususnya di kabupaten Brebes. “semoga dengan adanya dana desa ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berupa pembayaran uang tunai yang langsung diterima setiap hari/minggu setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kabupaten brebes ini” Tambah Herbert.

Pemantauan Kegiatan pelaksanaan padat karya di kabupaten brebes ini diikuti oleh perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Inspektorat Kemenko PMK serta tim mitra pemberdayaan desa.