Oleh humas on February 13, 2018

Yogyakarta (13/02) -- Staf Ahli Kemenko PMK Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015, Ghafur Akbar Dharmaputra, menyampaikan Arahan dan Pengantar dalam kegiatan Pre Launching dan Seminar Publik tentang Pedoman Koordinasi Lintas Sektor Menghadapi KLB/Wabah Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging di Balai Senat, Rektorat UGM, Yogyakarta. Hadir dalam kesempatan ini Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Panut Mulyono; Acting Mission Director USAID, Ryan Washburn; Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi DIY, Pambajun Setyaningastuti; Asisten Deputi (Asdep) urusan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK, Na'alih Kelsum; serta perwakilan berbagai instansi terkait.

“Pedoman ini bukan akhir tetapi ini akan menjadi pedoman Kita nanti ketika berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi apa yang akan kita launching ini menjadi awal bagi kita untuk bekerja selanjutnya,” terang Ghafur.

Menurut Ghafur, persoalan kesehatan memang di bawah koordinasi Kemenko PMK akan tetapi terkait dengan zoonosis serta penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta menular, akan menjadi persoalan bangsa yang bukan hanya melibatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga tetapi menjadi koordinasi lintas Kemenko. “Koordinasi memang mudah dibicarakan tetapi ketika dilapangkan koordinasi menjadi mahal dan sulit untuk dilaksanakan,” ujar Ghafur.

Lebih jauh, Ghafur juga menyampaikan bahwa yang menjadi dasar penyusunan Buku Pedoman Koordinasi adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 tahun 2016 tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural dan salah satu lembaga yang dibubarkan adalah Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 30/2011 tentang pengendalian zoonosis. “Pasca dibubarkannya Komnas zoonosis ini menjadi PR (Pekerjaaan Rumah—red) bagi Kemenko PMK untuk melaksanakan tindaklanjutnya dan sejak 2016 Kemenko PMK telah menyusun buku pedoman yang akan kita pre launching ini,” ungkap Ghafur.

Selain itu, lanjut Ghafur, landasan disusunnya pedoman koordinasi dikarenakan tingginya risiko penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan adanya berbagai kebijakan yang dimiliki kementerian/lembaga yang sulit di terapkan ketika berkoordinasi dilapangan saat terjadi wabah. Ghafur juga mengatakan bahwa kegiatan pre launching dan seminar publik merupakan rangkaian kegiatan penyusunan pedoman koordinasi lintas sektoral. “Sebelum pedoman ini disahkan oleh Menko PMK, seperti biasa kita melaksanakan desiminasi publik untuk meminta pendapat lintas sektoral dan pihak perguruan tinggi, khususnya UGM,” ujarnya. Di akhir arahannya, Ghafur mengingatkan agar perbaikan pedoman ini harus sinkron dengan kebijakan kebencanaan sebab pedoman ini akan berlaku di pusat dan daerah.

Sebelumnya, Perwakilan Pemerintah AS melalui Acting Mission Director USAID, Ryan Washburn, mengatakan bahwa perencanaan kesiagaan menghadapi pandemi adalah hal yang kompleks dan memerlukan kerangka kerja terintegrasi antara program, proses, dan panduan perencanaan yang dapat ditingkatkan skalanya dan diadaptasi diberbagai sektor baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurut Ryan, Kita harus terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan lembaga nasional dan internasional dalam pencegahan dan pengendalian zoonosis serta penyakit menular emerging. “Dengan bekerjasama kita dapat memperkuat sistem kesehatan hewan, satwa liar dan manusia agar dapat melacak dan merespon kejadian luar biasa dengan baik,” kata Ryan.

Gubernur DI Yogjakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadis Kesehatan, Provinsi Yogjakarta, drg. Pambajun Setyaningastuti, menyampaikan perlu adanya penguatan koordinasi struktural antara pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah zoonosis dan penyakit infeksi emerging. “Berhadapan dengan kompleksitas zoonosis ini, kita tidak dapat mengabaikan hubungan antara manusia, hewan peternakan, satwa liar, dan lingkungan sosial serta ekologinya. Kita membutuhkan pendekatan terintegratif pada kesehatan manusia dan hewan dalam konteks sosial dan lingkungan,” terang Pambajun.

Sementara itu, Rektor UGM,  Prof. Panut Mulyono dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi  Kemenko PMK dan One Health Collaborating Center (OHCC) UGM karena mengangkat isu yang memungkinkan bekerja lintas sektoral dalam menangani berbagai bidang strategis di bidang kesehatan.

Menurut Prof. Panut, zoonosis dan penyakit infeksi emerging merupakan ancaman yang serius pada kesehatan masyarakat. Untuk melakukan kontrol dan mitigasi ancaman zoonosis maka konsep one health yang menekankan pada sistem thinking, kolaborasi, dan trans disiplin harus ditonjolkan.

Prof. Panut juga menyampaikan bahwa draft pedoman koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi KLB atau wabah zoonosis dan penyakit infeksi emerging yang di bahas hari ini adalah sebuah langkah maju. Ketika pedoman ini diimplementasikan, ancaman berbagai zoonosis dan kejadian wabah di Indonesia akan dapat diantisipasi. “Saya berharap peluncuran buku pedoman ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan kesehatan yang sangat kompleks di era globalisasi saat ini,” ujar Prof. Panut.

Pre Launching dan Seminar Publik tentang Pedoman Koordinasi Lintas Sektor Menghadapi KLB/Wabah Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging juga menampilkan empat narasumber, yaitu  , Dewan Pengarah BNPB, Fuadi Darwis; Direktorat Kesehatan Hewan Kementan RI, Muhammad Sybil; dr. Riris Andono Ahmad dan Dr. Ambar Widyaningrum dari UGM. (DAM)

Categories: