Oleh humas on November 12, 2019

Foto : 

  • Dwi Prasetya

Jakarta (12/11) — Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Sonny Harry Harmadi pagi ini memimpin Rakornis Eselon 1 membahas pembangunan desa yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta. Hadir dalam rakornis tersebut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendes PDTT ; Taufik Madjid, Sekretaris TNP2K ; Bambang Widianto, Deputi Bidang PMK Sekretariat Kabinet ; Yuli Harsono, Deputi 2 Kantor Staf Presiden ; Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP ; Dadang Kurnia, Dirjen Perimbangan Keuangan  Kemenkeu ; Astera Primanto Bhakti, serta perwakilan K/L terkait lainnya.  

Salah satu isu yang dibahas dalam rakornis adalah mengenai desa fiktif. Menurut Sonny, fakta di lapangan bahwa yang mengusulkan untuk melakukan pendataan verifikasi dana desa terhadap desa-desa tersebut adalah pemerintah daerah (pemda).  Oleh karena itu, kata dia, pemda memiliki tanggung jawab terhadap pengusulan dana desa kepada pemerintah daerah. Kemenko PMK sendiri sudah menurunkan tim untuk mengecek di Konawe. 

Dari rakornis didapatkan informasi Kemendagri telah mengirimkan tim ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara guna mengusut dugaan desa fiktif di wilayah tersebut pada Minggu (10/11).  Tim verifikasi berjumlah 13 orang dan berasal dari seluruh direktorat jenderal kementerian. Tim bertugas untuk mengumpulkan seluruh data dari daerah yang diduga desa fiktif. 

Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan bahwa Kemendes PDTT memastikan tiga desa fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara telah dihilangkan dari dari daftar penerima dana desa. Tiga desa antara lain, Desa Ulu Meraka, Kecamatan Lambuya, serta Desa Uepai dan Desa Moorehe, Kecamatan Uepai. Dari sisi keuangan, menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, saat ini tengah dilakukan review yang akan dijadikan bahan pertimbangan kebijakan transfer dana desa ke daerah. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan agar pengawasan terhadap transfer dana desa di 2020 bisa lebih diperketat. Mengingat, alokasi yang diberikan di tahun mendatang angkanya jauh lebih besar yakni mencapai Rp72 triliun.

Setelah mendengar saran dan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam rapat, maka ditarik kesimpulan bahwa akan segera dibentuk tim gabungan penataan desa yang akan dipimpin oleh Kemendagri. Nantinya tim ini melakukan penataan data desa di seluruh Indonesia.

Reporter: 

  • Dwi Prasetya

Editor: 

  • Puput Mutiara