Oleh humas2 on October 12, 2017

Jakarta (05/10) – Menindaklanjuti rapat tanggal 18 Agustus 2017 terkait penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas dan Pembahasan RPP Pelaksanaan atas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hari ini, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Marwan Syaukani, memimpin rapat lanjutan penyusunan rencana RPP dimaksud.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menyadari bahwa para penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, sedangkan sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena disebabkan oleh adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas, kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berupaya untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi hak yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, dan melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya Pemerintah tersebut diawali dengan rapat koordinasi hari ini yang dilakukan untuk mengumpulkan masukan-masukan dari tiap kementerian/lembaga terkait sebagai bahan untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP).

Sesuai kesepakatan rapat koordinasi sebelumnya, disepakati akan ada 7 PP dari pelaksanaan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Substansi dari masing-masing PP tersebut antara lain:

  1. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dengan Bappenas sebagai inisiatornya.
  2. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam penegakan hukum, dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai inisiatornya.
  3. Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai inisiatonya.
  4. Unit layanan disabilitas, dengan Kemenpan-RB sebagai inisiatornya.
  5. Kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, dengan Kementerian Sosial sebagai inisiatornya.
  6. Aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, dengan Kementerian PU dan PR sebagai inisiatornya.
  7. Insentif dan konsesi bagi layanan gterhadap penyandang disabilitas, dengan Kementerian Keuangan sebagai inisiatornya.

Hadir dalam rapat ini perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, dan  Polri.