Oleh humasnew on July 02, 2018

Jakarta (02/07)--- Plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny HB Harmadi, siang tadi memimpin rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang membahas mengenai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks PNPM Mandiri Perdesaan. Rapat berlangsung di ruang rapat lt. 6 gedung Kemenko PMK Jakarta dan dihadiri oleh Perwakilan dari Kemendesa dan PDT, Kemendagri, Kemenkeu, dan sebagainya. Rapat ini diketahui merupakan bahasan lebih lanjut dari isi surat Plt Dirjen PKP No:255/HK.02/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal regulasi penataan dan pengembangan dana bergulir ex. PNPM Mandiri Pedesaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2007 program ini sudah berkembang pesat, dengan komponen terbesarnya yaitu PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd), yang diawali pada tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan dan PNPM Perkotaan yang diawali tahun 1999 dengan nama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Krisis perekonomian dunia pada tahun 1997 telah berimbas kepada Indonesia, dari krisis ekonomi menjadi krisis multi dimensi, telah meningkatkan proporsi penduduk miskin menjadi 24,2 persen pada tahun 1998. Oleh sebab itu, upaya pengentasan penduduk miskin terus dilakukan dengan berbagai skenario mulai dari pemberian bantuan jangka pendek, pemberdayaan masyarakat dan  peningkatan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan melalui PNPM-Mandiri. Skenario ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi  11,24 persen pada tahun 2014.

Tindak lanjut berakhirnya PNPM Mpd tahun 2014 ditandai dengan telah diserahterimakan pembinaannya dari Kemendagri ke Kemendes PDTT melalui Berita Acara Serah Terima PNPM MPD Nomor 100/1694/SJ dan Nomor 01/BA:M-DPDTT/IV/2015 tertanggal 7 April 2015 berupa aset sarana dan prasarana serta dana bergulir masyarakat.  Namun, hingga kini pembahasan khusus mengenai keberlanjutan dana bergulir masyarakat masih terus berlangsung akibat belum memiliki payung hukum yang kuat tentang bagaimana mengelola dan keberlanjutannya. (*)

Categories: