Oleh humas on October 29, 2019

Foto : 

  • Siti Badriyah

Jakarta (29/10)--- Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Mustikorini Indrijatiningrum memimpin dan mengarahkan Rapat Koordinasi pada Selasa pagi untuk membahas mengenai penguatan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa di ruang rapat lt.13 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakor turut dihadiri oleh Para Perwakilan dari K/L terkait seperti Kemendes PDTT, Kemedagri, Kemenkeu, dan jajaran pejabat di lingkungan Kemenko PMK.
 
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) hingga tahun 2019 tercatat sekitar 45,944 unit di seluruh tanah air dengan omzet mencapai Rp1,16 triliun dan memperoleh laba bersih tiap tahunnya sebesar Rp121 miliar. Adapun jenis usaha yang dijalankan meliputi layanan, jasa, dan jasa keuangan. BUM Desa dengan omzet di atas Rp1 triliun saat ini banyak menjalankan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dan jasa lainnya. Jumlah BUM Desa yang sangat menjanjikan ini terbanyak berada di Provinsi Bali.
 
Kemdes PDTT saat ini tengah merancang Program Inkubasi Nasional BUM Desa yang akan  melibatkan Perguruan Tinggi. Saat ini telah terdaftar sekitar 79 Perguruan Tinggi Desa (Pertides) yang melakukan kegiatan pendidikan/riset, pelatihan, dan pendampingan. Program ini juga melibatkan para Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TAPED) dan juga tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD). Rencananya, pelaksanaan Program Inkubasi BUM Desa juga akan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi BUM Desa yang sudah dapat diunduh di google playstore. Melalui Aplikasi BUM Desa ini, seluruh proses kegiatan inkubasi dapat direkam termasuk perkembangan usaha yang dimiliki oleh masing-masing BUM Desa.
 
Meskipun harapan terhadap BUM Desa sebagai tulang punggung perekonomian di perdesaan begitu besar, keberadaannya masih terganjal sejumlah hambatan, antara lain soal Regulasi BUMDes terkait status badan hukumnya; Bentuk unit usahanya.  BUM Desa sebagai badan usaha tetapi dalam kenyataannya ada BUM Desa yang memiliki unit usaha yang berbadan (koperasi, PT); Keterbatasan pengembangan modal mengingat BUM Desa bukan sebagai badan hukum; Adanya kemungkinan jika berbadan hukum tidak dapat menerima bantuan dari Pemerintah; dan terakhir, Belum ada sistem registrasi BUM Desa.
 
Khusus mengenai masalah badan hukum BUM Desa, Menteri Desa PDTT telah mengirim surat tertanggal 29 Januari 2018 nomor S.119/HK.10/2018 kepada Ketua MA tentang Permohonan Fatwa Ketua MA tentang Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). pada Rakor di Kemenko PMK pada akhir Agustus 2019 diketahui bahwa BUM Desa merupakan amanat langsung Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 melalui pasal 87 dan 88. Pada pasal 88 menyatakan bahwa pendirian BUM Desa ditetapkan melalui peraturan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 131 dapat diketahui bahwa sumber pendanaan BUM Desa yaitu dari penyertaan modal desa (APB Desa) terdiri dari pendapatan melalui potensi desa, dana desa, bantuan keuangan provinsi /kabupaten dan penyertaan modal masyarakat.
 
Pada rapat evaluasi di Kemendes  PDTT diputuskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2019 lalu, Kemenkum HAM berpendapat kalau BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Maka, kemudian diputuskan untuk membentuk tim kecil yang terdiri dari seluruh unit kerja teknis terkait untuk melakukan pembahasan secara komperehensif mengenai evaluasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.
 
Akhirnya, Rakor hari ini menghasilkan rekomendasi berupa semua pihak sepakat bahwa pengembangan BUM Desa perlu melibatkan seluruh sektor terkait dan sumberdaya yang ada termasuk keterlibatan Perguruan Tinggi, Pendamping dan Penyuluh, Swasta, Industri Pengolahan, Komunitas Masyarat, dan Media kalau Inkubasi BUM Desa dapat disinergikan dengan program/kegiatan K/L lain. Untuk status Badan Hukum, BUM Desa dapat menjadi salah satu isu dalam revisi UU Desa dengan catatan BUM Desa yang telah berkembang dapat mentransformasikan statusnya menjadi Berbadan Hukum. (*)

Reporter: 

  • Siti Badriyah