Oleh humas on January 07, 2020

Jakarta (6/1)--- Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi memimpin rapat koordinasi teknis tingkat Eselon I terkait rencana implementasi Program Sarapan Anak (SAPA) Desa. Rapat dilaksanakan di Ruang Taskin Kemenko PMK dengan agenda membahas desain program dengan tujuan untuk memperoleh masukan  Kementerian/Lembaga terkait.

"SAPA DESA akan dilakukan terstruktur di desa dengan tujuan perbaikan gizi anak, edukasi pola pangan dan hidup sehat, serta pengembangan ekonomi produktif di desa" jelas Sonny saat membuka Rakornis.

Hadir dalam Rakornis Eselon 1 diantaranya Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes,  Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Badan POM, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Staf Ahli Bidang Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, dan Staf Ahli Bidang Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK. Beberapa Perwakilan Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, BPS dan TNP2K turut hadir.

Kementerian/ Lembaga menyambut positif dan mendukung pelaksanaan SAPA DESA untuk integrasi program pada lokus yang sama.  Diharapkan SAPA DESA dapat menjadi upaya percepatan target pembangunan manusia pada RPJMN 2020-2024.  

SAPA DESA juga dimaksudkan mendukung penurunan prevalensi stunting pada balita dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan GERMAS (Gerakan Masyarakat  Hidup Sehat).

Detail desain SAPA DESA masih  dibahas lebih lanjut terutama terkait a) prioritas penerima manfaat yaitu ibu hamil dan balita atau diperluas untuk anak usia SD hingga keluarga;  b) pembiayaan diarahkan dari dana desa, dukungan swasta (CSR) dan dibutuhkan partisipasi masyarakat agar berkelanjutan; c) mekanisme pelaksanaannya yaitu sarapan atau makan bersama yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa; d) bentuknya program atau gerakan; pelaksananya yaitu PKK, Kader Posyandu, pendamping desa dan atau pihak terkait lainnya.

"Program/kegiatan Kementerian Lembaga terkait perlu diidentifikasi dan disinergikan dalam rangka kolaborasi bersama untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sehat serta membangun SDM Indonesia yang handal dan unggul", tutup Deputi Sonny.