Oleh humas on June 05, 2018

Jakarta (05/06) – Plh. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ghafur Dharmaputra, menyampaikan arahannya pada rapat koordinasi (rakor) terkait dengan Percepatan Pengarus Utamaa Gender (PUG) melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Rakor dilaksanakan di ruang rapat Lt.6 Kemenko PMK, Jakarta.

Ghafur dalam arahannya menyampaikan bahwa ARG merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

“Dalam konteks manfaat, ARG tidak terfokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, melainkan bagaimana memberikan manfaat pada laki-laki dan perempuan secara adil dan setara,” tambah Ghafur.

Menurut Ghafur, latar belakang pemikiran lahirnya anggaran responsif gender yaitu adanya permasalahan pemberdayaan perempuan, misalnya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

“Dengan demikian, upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut pada sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender,”jelas Ghafur.

Selain itu, lanjut Ghafur, sebagai salah satu Negara yang ikut menandatangai kesepakatan Sustainanble Development Goal’s (SDG’s), pemerintah Indonesia harus melaksanakan 17 sasaran SDG’s tesebut. Salah satunya adalah melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan strategi yang dilaksanakan adalah melalui ARG.

Menurut Ghafur, penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.  

Indonesia, menurut Ghafur, telah lama memiliki landasan hukum dalam pelasanaan PUG, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun demikian, hingga saat ini tahun 2018 baru ada 23 K/L yang menerapakan PUG melalui ARG.

“Untuk itu melalui kesempatan rakor ini kami meminta dari Biro Perencanaan Kementerian PUPR mempresentasikan penerapan PUG melalui ARG di Kementerian PUPR sebagai best practices. Kami juga meminta laporan dari masing-masing K/L yang hadir sejauh mana penerapan PUG/ARG, seperti apa hamban dan kesulitasn yang di temuinya,” kata Ghafur.   

Hadir dalam rakor tersebut Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statisti, serta K/L lainnya. (DAM)