Oleh humasnew on September 13, 2018

Takengon (13/9) -- Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Kemenko PMK, Widjanarko Setiawan mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pengisian Indikasi Program pada Masterplan RTRW Aceh. Rakor dilaksanakan di aula Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Kamis pagi (13/9). Rakor di buka oleh Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar.

Berdasarkan Peraturan Presiden  (Perpres) No. 7/2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Perpres No. 9/2015 tentang Kemenko PMK, Instruksi Presiden (Inpres) No.7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Negara, serta Permenko PMK No.1/2015 tentang Tata Organisasi Kemenko PMK, Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK melaksanakan fungsi Koordinasi, Singkronisasi, dan Pengendalian (KSP) pengembangan kawasan Dataran Tinggi Gayo - Alas.

Menurut Widjanarko, pengembangan kawasan Dataran Tinggi Gayo - Alas merupakan amanah Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah pada 2 Maret 2016. “Presiden berkata agar kita memberikan dukungan bagi pengembangan kawasan Dataran Tinggi Gayo - Alas yang sangat potensial namun masih termasuk daerah yang tertinggal,” ucapnya.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo - Alas, lanjut Widjanarko merupakan kawasan dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan, Pulau Sumatera yang memiliki karakteristik wilayah yang unik baik dari segi budaya, sejarah, bentang alam maupun potensi yang terkandung didalamnya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 
“Pengembangan kawasan Gayo - Alas yang mencakup 4 Kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Leus, dan Bener Meriah harus menjadi daerah yang maju dan mandiri tanpa harus merusak karakteristik dan keunikan yang dimilikinya,” Kata Widjanarko.

Widjanarko juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana kegiatan rinciannya, serta disiapkan berbagai kegiatan strategis untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. “Apalagi status RTRW saat ini masih dalam tahap revisi serta adanya momentumnya penyusunan RPJMN untuk tahun depan, jadi ini adalah saat yang tepat untuk mengisi daftar indikasi program pengembangan kawasan,” ungkapnya.

Melihat kondisi yang dimiliki Kawasan Dataran Tinggi Gayo - Alas, konsep pengembangan yang tepat adalah dengan mengusung model ekonomi pertanian terpadu yang terintegrasi dengan aspek sosial budaya masyarakat dalam satu kawasan (Integred Agro-Ecology Zone). Konsep ini menjadikan green agro economy sebagai program utama pengembangan kawasan dan menjadikan aspek sosial budaya masyarakat sebagai aspek pendukung.

“Sebagaimana kita tahu bahwa kawasan Dataran Tinggi Gayo-Alas hanya sekitar 20 persen yang diperuntukkan bagi pemukiman, bisnis, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya sedangkan sisanya adalah kawasan konservasi biosfir, hutan lindung, dan Taman Nasional yang dilindungi,” ungkap Widjanarko.

Kondisi tersebut, menurut Widjanarko perlu penanganan serius agar pembangunan dan pengembangan kawasan Dataran Tinggi Gayo-Alas tidak merusak kawasan konservasi biosfer dan Taman Nasional. Namun disisi lain kawasan tersebut memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya. Hal ini menjadi tantangan kita bersama dalam membangun dan mengembangkan kawasan tanpa harus merubah apalagi merusak alam. 

“Itulah mengapa daftar isian indikasi program untuk Masterplan RTRW menjadi sangat penting dan strategis dalam pengembangan kawasan Dataran Tinggi Gayo-Alas ini,” ujar Widjanarko.

Menurut Widjanarko, apabila suatu daerah telah ditetapkan menjadi kawasan maka akan memudahkan Kementerian/Lembaga untuk masuk mengisi ruang-ruang pembangunan yang telah diatur dalam RTRW. Pembangunan kawasan juga harus memiliki keterpaduan dengan kawasan lain sehingga pembangunan dan pengembangan antar kawasan beriringan. 

“Melihat potensi yang ada pengembangan kawasan Dataran Tinggi Gayo-Alas dapat mencakup kawasan perkebunan kopi rakyat, kawasan budaya Tari Saman, kawasan kebun raya anggrek, kawasan Taman Nasional, Kawasan konservasi biosfer dan Siamang, kawasan konservasi gajah, kawasan danau lut tawar dan sebagainya. Kawasan-kawasan tersebut dapat diintegrasikan menjadi satu kawasan pengembangan pariwisata. Bahkan bisa diusulkan menjadi kawasan pariwisata prioritas,” jelas Widjanarko.

Untuk itu, lanjut Widjanarko perlu keseriusan pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah dengan dibantu oleh dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan Dataran Tinggi Gayo-Alas menjadi Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional yang saat ini telah ada 10 kawasan pariwisata prioritas.

Sementara, Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas terselenggara Rakor di Aceh Tengah. Menurutnya, kegiatan rakor Pengisian Indikasi Program pada Masterplan RTRW Aceh sangat strategis karena diperlukan penyesuaian kondisi terkini yang didasari dinamika kebutuhan masyarakat dan potensi sumberdaya alam yang ada.

“Oleh karena itu kami  mendukung penyesuaian Masterplan RTRW Aceh yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Gayo-Alas menjadi Kawasan Strategis Nasional” ungkap Shabela.

Setelah resmi di buka, Rakor dilanjutkan dengan pemaparan dari Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Enny Sudarmonowati, Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah Kemendes PDT, Conrad Hendrarto, Bappeda Provinsi NAD,dan UPT Taman Nasional Leuser. Hadir pula Anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP, Tagore Abubakar, Asdep Warisan Budaya Kemenko PMK, Pamuji Lestari, Perwakilan BI, dan OPD terkait di 4 kabupaten.

Setelah Rakor dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan tema Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Gayo-Alas yang disiarkan secara langsung dan di relay oleh jaringan RRI. Dalam dialog tersebut yang menjadi narasumber adalah Bupati Aceh Tengah, Asdep Bidang Pemberdayaan Kawasan Khusus dan Strategis Kemenko PMK, serta sejarawan dan budayawan Tanah Gayo, Yusriadi Ali Usman. (DAM)

Categories: