Oleh humas on April 10, 2018

Jakarta (10/04)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, siang tadi membuka rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan perkembangan terkini penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hasil turunan dari Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sesuai dengan opsi percepatan dengan pendekatan kolaboratif antarK/L terkait, RPP sebelumnya diketahui ditargetkan dapat diselesaikan pada April 2018 ini. Disabilitas merupakan isu multisektor, tidak hanya terikat pada sektor sosial saja.

Choesni dalam pembukaannya kembali menegaskan bahwa isu disabilitas juga berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan sektor lainnya. “(Maka) perubahan yang akan dilakukan ke depan haruslah saling beriringan dan harmonis, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya,” katanya lagi di hadapan peserta rakor yang berasal dari Perwakilan K/L terkait dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).

Khusus pada rakor hari ini, fokus pembahasan berupa hak atas akses pendidikan yang disusun oleh Kemendikbud, yaitu RPP tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal ini mengamanahkan Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di lembaga penyelenggara pendidikan. Kemendikbud dalam paparannya mengungkapkan bahwa sudah menyusun draft RPP dibantu oleh Pusat Studi dan Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik (PSPHKP) Universitas Brawijaya dan telah dilakukan pembahasan atas draft ini pada tanggal 23-26 Januari 2018 bersama dengan pihak terkait. Selanjutnya, Draft RPP sudah dimasukkan ke Biro Hukum Kemendikbud dan pada tanggal 23 Februari 2018 diadakan pembahasan internal. Hingga kini, Draft RPP sudah masuk ke dalam usulan Progsun RPP Tahun 2018 yang disampaikan kepada Presiden.  (Sumber: Kedep II Kemenko PMK)