Oleh humas on October 30, 2019

Jakarta (24/10)--- Standar WHO telah menetapkan bahwa rasio antara jumlah dokter dengan masyarakat yang harus dilayaninya yaitu 1 : 2.500 penduduk. Untuk Indonesia sendiri, jika di hitung rata-rata per provinsi, seorang dokter harus melayani sebanyak 100 ribu penduduk. Angka ini tentu masih jauh dari ideal. Namun, di kalangan masyarakat Indonesia mulai ada pandangan bahwa kuantitas dokter di Indonesia sudah mencapai kata ‘ideal.’ Di sisi lain, ada pandangan juga yang menilai kalau masalah tenaga dokter tidak hanya fokus bagaimana meningkatkan jumlah atau kuantitas tetapi Pemerintah justru harus memikirkan betul bagaimana kualitas pendidikan kedokteran di tanah air dapat terus meningkat. Sejak 2017, Kemenristekdikti telah mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian program Pendidikan Kedokteran. Namun di tengah jalan, baik PTN maupun PTS cenderung “ingin membuka kran” moratorium itu lalu berlomba membuka program Pendidikan Kedokteran.
 
“Bahkan faktanya, ada pemberian izin pendirian baru bagi program pendidikan kedokteran selama masa moratorium ini,” ungkap Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Iptek, Kemenko PMK, Asril saat membuka Rapat Koordinasi yang membahas tentang moratorium program pendidikan kedokteran di Jakarta, Kamis pagi. Rakor dihadiri oleh para pejabat eselon II dari K/L terkait, akademisi, dan Pengurus Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
 
Sembari mengkaji kemungkinan untuk menghentikan moratorium demi menutupi kebutuhan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya, menurut Asril, sejak sekarang perlu dikaji pula mengenai data aktual kebutuhan tenaga dokter di Indonesia dan kualitas serta kuantitas pendidikan kedokteran di Indonesia. “Perlu analisis kebutuhan tenaga dokter per kelompok misalnya olahraga, pariwisata, penerbangan, Maritim, dan sebagainya. Untuk masalah kualitas lembaga pendidikan kedokteran yang ada,  Kita perlu mengevaluasi akreditasinya bahkan kalau perlu kita berikan sanksi pembinaan/penutupan jika memang tidak memenuhi standar persyaratan yang seharusnya.  Kajian juga diperlukan terhadap kelayakan teknis  dengan cara memproyeksikan dengan lembaga yang sudah ada,” kata Asril lagi.  
 
Dalam diskusi, Rakor ini menyoroti sejumlah masalah penting tentang tenaga dokter antara lain masalah distribusi terkait disparitas wilayah penyebarannya mulai dari tingkat provinsi hingga kab/kota; soal kualitas dan peningkatannya yang dimulai dari kurangnya tenaga dosen di program pendidikan kedokteran; dan di Indonesia nyatanya masih mempekerjakan tenaga kesehatan yang masih bergelar di bawah Diploma III. (*)

Kategori: