Oleh humas on October 25, 2019

Foto : 

  • Siti Badriyah

Jakarta (25/10)--- Perlunya pemihakan dari sisi skema pembiayaan; skema investasi dan bisnis; skema insentif dan afirmasi; skema kemitraan dan kolaborasi; dan skema regulasi dan skema lokus pengembangan kawasan untuk mendukung Daerah Tertinggal Entas (DTE) dengan catatan tidak memunculkan nomenklatur/ skema pendanaan baru. Selain itu, disepakati pula bahwa perlu adanya pemihakan dan insentif pendanaan bagi DTE selama tiga tahun melalui optimalisasi skema pendanaan yang ada, antara lain DAK Afirmasi, dan Dana Insentif Daerah. Maka, Kemendes PDTT perlu melakukan pendalaman lebih rinci untuk menindaklanjuti upaya ini. Kesepakatan lain yang dicapai adalah perlunya pemihakan dari pemerintah provinsi bagi DTE pada tahap perencanaan melalui penyusunan pedoman RKPD dan melalui evaluasi APBD Provinsi yang menghasilkan rekomendasi agar Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari provinsi diarahkan untuk DT dan DTE. Sekali lagi, Kemendes PDTT diharapkan dapat mengidentifikasi strategi dan output prioritas yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan pelayanan publik dan memperkuat kinerja pembangunan di DT dan DTE.
 
Sementara itu, Rperpres STRANAS PPDT 2002-2024 perlu mengakomodir substansi pembahasan yang terdiri atas Konsep pembinaan DTE tahun 2019; Strategi PPDT 2020-2024; dan Konsep strategi keberlanjutan Daerah tertinggal pasca 2024 dalam rangka memasuki RPJP baru 2025-2045. Adapun mekanisme pembinaan DTE dapat dioptimalkan dari aspek pemberdayaan masyarakat agar dapat ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai pembagian kewenangan dalam UU 23/2014. Beberapa butir penting kesepakatan di atas merupakan hasil Rakor yang membahas tentang alternatif pendanaan PPDT dan skema insentif bagi DTE, Jumat Pagi di Jakarta. Rakor dipimpin dan diarahkan langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi dan turut dihadiri oleh Para Perwakilan K/L terkait seperti Kemendes PDTT, Kemenpan/Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri.
 
Sebagaimana diketahui bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dengan indikator meliputi kualitas sumber daya manusianya; sarana dan prasarana yang dimiliki; kondisi perekonomian masyarakatnya; aksesibilitas; karakter daerahnya; dan yang terpenting adalah kemampuan keuangan daerahnya. Hingga kini, Daerah-daerah Tertinggal banyak tersebar di wilayah timur Indonesia terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat. Secara regulasi, Daerah Tertinggal tengah menanti diterbitkannya draf Perpres usai pelatikan presiden dan Wapres serta pengumuman kabinet. “Baik Perpres maupun Permendes akan terus kami kawal pelaksanaannya sesuai dengan tugas koordinasi antarK/L terkait dari Kemenko PMK,” kata Sonny mengawali arahannya.
 
Sonny mengungkapkan, alternatif pendanaan di tengah keterbatasan APBN/D dan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur yang tinggi (PSN dan Non-PSN), sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pasar modal dan lembaga keuangan perlu terus ditingkatkan. Program yang dapat diintervensi menggunakan alternatif pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) maupun entas, tambahnya, antara lain untuk sektor pendidikan, tempat tinggal, komunikasi dan informatikan, lingkungan hidup, kesehatan, energi, perbankan, perhubungan, pariwisata, lapangan kerja dan usaha, jaminan sosial, sumberdaya alam, dan sebagainya. (*)

Reporter: 

  • Siti Badriyah