Oleh humas on December 12, 2019

Foto : 

  • Deputi 6

Jakarta (12/12) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ghafur Dharmaputra hadir sekaligus memberikan keynote speech dalam acara Summit on Girls 2019 yang diselenggarakan Plan Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (10/12).
 
Forum yang mengusung tema Getting Equal: Let’s Invest in Girls! itu mendiskusikan pentingnya investasi untuk anak dan kaum muda perempuan. Selain untuk membangun kesetaraan gender juga untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
 
Dalam paparannya, Ghafur menekankan beberapa hal penting yang menjadi kunci pembangunan SDM diantaranya perubahan perilaku semua pihak dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Untuk itu perlu dikembangkan partisipasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam membangun perlindungan anak.
 
Lebih lanjut, dibutuhkan komitmen Gubernur, Bupati/Walikota dalam membangun sistem dan meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan bersinergi antar sesama instansi penyelenggara perlindungan anak di daerah.
 
“Yang juga tidak kalah penting adalah mengembangkan jejaring kerja untuk membangun semangat, visi, dan gerakan bersama agar dapat menghadapi berbagai tantangan multidimensional. Pelibatan anak dan kelompok sebaya serta pelibatan LSM nasional maupun internasional dalam seluruh aspek pemenuhan hak, perlindungan dan pembangunan anak dan perempuan,” tutur Ghafur.
 
Ia mengungkapkan, anak dan kaum muda perempuan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun politik. Perkawinan terjadi pada 1 dari 7 anak perempuan berusia di bawah 18 tahun di Indonesia (Plan International, 2018) yang artinya juga mengganggu kegiatan bersekolah. Selain itu, 47,4% dari 1.000 perempuan berusia 15-19 tahun mengalami kehamilan tidak terencana karena aktivitas seksual yang tidak aman (UNDP, 2017). Di dunia kerja formal, tingkat partisipasi perempuan tidak sebesar laki-laki, yaitu 55,5%, disbanding 83,18% (BPS, 2019). Partisipasi perempuan di politik pun tidak sebanding dengan laki-laki. Hanya ada 20.5% wakil perempuan di parlemen (DPR, 2019) dan 6% kepala daerah yang merupakan perempuan.
 
“Agar Indonesia bisa lebih maju dan mampu menghadapi tantangan di era bonus demografi 2030 mendatang, peran perempuan harus lebih ditingkatkan. Inilah peran kita bersama, pemangku kepentingan, lembaga dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengisyaratkan bahwa negara kehilangan potensi terbesarnya jika gagal memberdayakan perempuan termasuk anak perempuan. Masih terdapat stereotyping mengenai keterlibatan perempuan di berbagai hal yang sering tidak dianggap sebagai core.
 
“Kampanye Getting Equal: Let’s invest in Girls ini baik untuk digaungkan kepada seluruh pembuat kebijakan dari seluruh kementerian, para pemerhati pembangunan dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Suahasil Nazara.
 
Dilaporkan, kesetaraan gender dapat meningkatkan potensi produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia, PDB tahunan berpotensi meningkat hingga 135 miliar USD pada 2025 dengan tercapainya kesetaraan gender (McKinsey, 2018). Namun saat ini, Indonesia berada di peringkat 116 dari 189 negara dalam Gender Inequality Index UNDP. Peringkat ini lebih rendah dari negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan Thailand. Tiga indikator dalam indeks ini termasuk pembangunan SDM, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi dalam lapangan pekerjaan formal.
 
Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia menekankan perlu perbaikan dan langkah positif yang dijalankan oleh semua pihak. Ia mengapresiasi kebijakan positif seperti perubahan batas usia perkawinan untuk anak perempuan menjadi 19 tahun yang dapat berdampak besar bagi kesetaraan gender dan pembangunan SDM.
 
“Momentum ini dapat digunakan untuk mendorong upaya yang lebih kuat lagi untuk memajukan potensi perempuan Indonesia. Investasi terhadap SDM Indonesia, utamanya perempuan harus dimulai dari investasi pada anak perempuan, termasuk pada saat mereka remaja,” tegas Dini.
 
Berbagai tantangan dan rekomendasi diperbicangkan dalam forum satu hari ini yang melibatkan sekitar 500 peserta dan lebih dari 40 pembicara yang termasuk anak dan kaum muda, serta 14 mitra institusi. Terdapat enam topik pilihan diskusi, yaitu perempuan muda di bidang politik, sains dan teknologi, dunia kerja, dunia digital, industri kreatif dan media, serta perubahan iklim.
 
Summit on Girls 2019 juga dihadiri oleh Nahar - Deputi Perlindungan Anak yang mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Ir. Subandi, M. Sc - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat & Kebudayaan BAPPENAS, Fauziah - Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Kepelatihan yang mewakili Menteri Tenaga Kerja, dan Sumiyati - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Beberapa pembicara utama yang terlibat diantaranya Prof. DR. Fasli Jalal – Dewan Pembina Yayasan Plan International Indonesia; H.E. Cameron MacKay - Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste; Suci Apriani – Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa dari Lombok Barat; Hannah Al-Rashid aktor dan aktivis kesetaraan gender; serta Suzy Hutomo pendiri dan Chairperson Body Shop Indonesia.

Reporter: 

  • Deputi 6

Editor: 

  • Puput Mutiara