Gerakan Desa

Jakarta (13/12) – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Sonny Harry B. Harmadi, hari ini memimpin rapat koordinasi tingkat eselon I membahas pengembangan desa wisata dengan mengundang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi., Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. 

Tangerang Selatan (3/12) --- Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B Harmadi, Selasa pagi didampingi  Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Mustikorini Indrijatiningrum, menggelar rapat koordinasi permodelan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Jakarta (12/11) — Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Sonny Harry Harmadi pagi ini memimpin Rakornis Eselon 1 membahas pembangunan desa yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta.

Jakarta (31/10)--- Menko PMK, Muhadjir Effendy pada Kamis pagi melakukan konsolidasi terhadap kementerian dan lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Konsolidasi yang bertujuan untuk percepatan pencapaian visi dan misi presiden serta target dan sasaran indikator pembangunan manusia dan kebudayaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ini berlangsung di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta dan dihadiri oleh para menteri dan pimpinan dari K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK, jajaran sesmen dan sestama, jajaran eselon I, dan para awak media.

Jakarta (25/10)--- Perlunya pemihakan dari sisi skema pembiayaan; skema investasi dan bisnis; skema insentif dan afirmasi; skema kemitraan dan kolaborasi; dan skema regulasi dan skema lokus pengembangan kawasan untuk mendukung Daerah Tertinggal Entas (DTE) dengan catatan tidak memunculkan nomenklatur/ skema pendanaan baru. Selain itu, disepakati pula bahwa perlu adanya pemihakan dan insentif pendanaan bagi DTE selama tiga tahun melalui optimalisasi skema pendanaan yang ada, antara lain DAK Afirmasi, dan Dana Insentif Daerah.

Bogor (23/10) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Universitas Parahyangan Bandung, dan Seknas Fitra menyelenggarakan Seminar Nasional Evaluasi dan Refleksi 5 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Hotel 101, Bogor, Jawa Barat, tanggal 23-24 Oktober 2019.

Badung (9/10) -- Dalam rangkaian kunjungan kerja di Badung, Bali, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi memberikan pembekalan tentang Peran Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.

Pembekalan diberikan dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi dengan Universitas Jurusan Kesejahteraan Sosial se-Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Sosial.

Jakarta (8/10) -- Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Mustikorini Indrijatiningrum mengatakan bahwa bonus demografi itu akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Jakarta (4/10) -- Mencermati lambatnya penyaluran Dana Desa, khususnya Tahap IIII, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Sonny Harry B. Harmadi memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I membahas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2019 di Ruang Rapat Utama Lantai 14 Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (4/10).

"Kita harus percepat penyaluran Dana Desa, tapi dengan syarat, mereka (pemerintah desa) harus melaksanakan mekanisme penyerahan pelaporan. K/L agar turun mengasistensi daerah untuk mendorong desa memenuhi kewajibannya," ujar Sonny.

Bandung (20/9) -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk dari desa. Tentu dibutuhkan kerjasama dan sinergi lintas sektoral meliputi kementerian, lembaga, dan daerah.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), salah satu tugasnya mengoordinasikan kebijakan pembangunan desa, turut melibatkan peran perguruan tinggi, dalam hal ini Institut Teknologi Bandung (ITB). Tujuannya agar lompatan kemajuan desa lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi.

Tangerang Selatan (12/09) – “ Saya mengapresiasi Koalisi Kependudukan Indonesia sebagai lumbung pikir yang secara konsisten terus memperjuangkan pembangunan berwawasan kependudukan di seluruh pelosok negeri. Memastikan bahwa pembangunan didasarkan pada situasi kependudukan yang ada serta menempatkan penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan “. Demikian sambutan Menko PMK saat dibacakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Agus Sandjojo, saat membuka Musyawarah Nasional IV koalisi Kependudukan Nasional 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Jakarta (04/09)--- Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK RI, Sonny Harry B. Harmadi memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kabupaten Tabanan, Bali akhir Agustus 2019 lalu. Hadir dalam Rakor tersebut Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa PDTT, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PPN Bappenas, Bappeda Provinsi Bali, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Jakarta (2/9) – Kemenko PMK, senin siang mengumpulkan Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemda terkait untuk mengkonfirmasikan capaian pembangunan masing-masing di Ruang Rapat Utama Kantor Kemenko PMK. Termasuk untuk mengkoordinasikan aspek-aspek pembangunan manusia pada tahun 2020-2024.