Gerakan Desa

Jakarta (09/11) - Daeran Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan DAS terbesar dan terpanjang di Jawa Barat, dengan luas keseluruhan 690.571 hektar. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum diharapkan bisa menjadi pilot project untuk DAS lainnya yang berada di seluruh Indonesia. Hal itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan program rehabilitasi terhadap Citarum bisa menjadi pilot project untuk DAS lain. Citarum merupakan sungai yang mengaliri beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat. Ia  juga menjadi pemasok air minum bagi warga Jakarta.

Manggarai Barat (27/08) — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan c.q Keasdepan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan menyaksikan penandatanganan MOU oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo dengan Bupati Kab.Manggarai Barat  Agustinus Ch. Dula serta PT.Inti Prima Mandiri Utama dalam hal Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan Layanan serta Dukungan Pasar Online (Marketplace) di Kab.Manggarai Barat.

Jakarta (23/10)-Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi KPPN dan Masukan RPJMN 2020-2024, Selasa pagi. Rakor dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Sonny Harry Harmadi. 

Jakarta (22/10) — Guna menyinkronkan kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan desa, Kemenko PMK menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka sinergi pendamping dan penyuluh desa, senin pagi di Jakarta. 

Jakarta (11/10) - Mewakili plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Asisten Deputi (Asdep)Bidang Kawasan Strategis dan Khusus Wijanarko menyampaikan arahan terkait dengan pembentukan Tim Pendampingan Revisi APBDes daerah terdampak bencana di NTB. Rapat diselenggarakan di ruang rapat Lt.6 Kemenko PMK, Jakarta.

Jakarta (24/9-- Pemerintah bekerjasama dengan Non Government Organization (NGO) guna membangun kembali Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa yang terjadi. Kerjasama pemerintah dan NGO akan meliputi berbagai sektor layanan dasar mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, tempat tinggal dan berbagai hal lainnya. 

Lombok (12/09)--- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan bahwa lewat tugas dan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pengendalian-nya terhadap berbagai upaya percepatan rehabilitasi - rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Gempa Lombok, NTB, berjalan dengan baik. Selain itu, pemanfaatan dana desa terus didorong oleh Kemenko PMK dalam membantu percepatan rehab-rekon dibangunnya kembali fasilitas dasar dan umum bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Seribu Masjid ini. Plt.

Jakarta (29/8) - Untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa di Nusa Tenggara Barat, Kemenko PMK menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk mencegah penyebaran berita bohong (hoax) yang berdampak negatif bagi korban bencana gempa. 

“Berita bohong ini harus dicegah oleh masyarakat karena, berdampak buruk bagi korban bencana. Saat ini yang saat ini dibutuhkan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Plt. Deputi kerawanan sosial dan dampak bencana, Sonny Herry Harmadi pasca memimpin rapat di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu (29/8)

Ternate (29/8) -- Plh Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, _Mustikorini Indrajatiningrum_ mewakili Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan  Masyarakat, Desa, Dan Kawasan,memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal Propinsi Maluku Utara, yang diselenggarakan di Kota Ternate, Maluku Utara.

Jakarta (24/08)--- Menko PMK, Puan Maharani, dalam arahannya Jum’at pagi menegaskan bahwa penanganan dampak bencana pasca peristiwa gempa bumi Lombok, NTB, memang perlu terus diupayakan percepatan, menyeluruh, dan berkelanjutan hingga masuk tahap pemulihan.

Surabaya (15/8) -- “Dulu, desa hanya mengelola uang 20 juta/tahun, namun tiba-tiba desa harus mengelola uang 1 milyar lebih/tahun, tentunya perlu peningkatan kapasitas para aparatur desa,” demikian disampaikan oleh Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu pagi (15/8).

Bogor (07/08)--Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa adalah belum menggunakan basis data kependudukan. Pemerintah terus mendorong pembangunan berwawasan kependudukan mulai dari desa.

Hal ini diungkapkan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi, saat membuka acara Semiloka Peningkatan Pembangunan Manusia Melalui Penggunaan Dana Desa yang Berkualitas dan Berwawasan Kependudukan di Bogor, Selasa sore (07/08).

Jumat (3/8/2018) Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi Jumat pagi memimpin rapat koordinasi tingkat eselon I lintas kementerian/lembaga guna membicarakan perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Pertemuan tersebut membahas penyederhanaan laporan keuangan APBDesa dan Dana Desa, peningkatan kualitas pembangunan desa, dan percepatan penyaluran Dana Desa tahap 3.