Oleh humas on September 25, 2019

Foto : 

  • Deni Adam Malik

Palangkaraya (25/9) -- Mewakili Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak  Kemenko PMK, Marwan Syaukani memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak. Rapat diselenggarakan di Hotel Bahalap, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (24/9).

Mengawali arahannya, Marwan menyampaikan bahwa berdasarkan data SUSENAS 2018, Provinsi Kalteng merupakan Provinsi dengan tingkat perkawinan anak tertinggi kedua di Indonesia dengan angka sebesar 19,1 persen. Angka tersebut lebih besar dari angka nasional sebesar 11,2 persen. Adapun Indonesia sendiri angka perkawinan anaknya tertinggi ke-7 di dunia dan tertinggi ke-2 dia Asean.

Menurut Marwan, tingginya angka perkawinan anak disebab beberapa faktor, seperti masih banyak orang tua yang menganggap anak sebagai aset, pengaruh media, disharmonisasi Per UU, faktor adat budaya, hamil di luar nikah, korban pemerkosaan, alih fungsi lahan, takut zina, dan kemiskinan. "Namun untuk kasus di Kalteng ini faktor kemiskinan dan budaya yang paling besar pengaruhnya terhadap perkawinan anak," ujarnya.

Dampak dari perkawinan anak, terang Marwan, dapat menghambat pencapaian Sustainable Development Goal's (SDG's) khususnya goal 5 butir 5.3. Namun yang paling di khawatirkan adalah terhambatnya pencapai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dan menghambat upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. "Untuk pencapaian indeks pembangunan manusia ini yang terkena imbas paling terasa adalah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi," jelas Marwan.

Disektor pendidikan, kata Marwan, anak yang menikah sebelum usia 18 tahun 4 kali lebih kecil dalam menyelesaikan pendidikan SMA keatas dibandingkan yang menikah usia 18 tahun lebih. Data SUSENAS juga menyebutkan anak yang menikah di bawah usia 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP/sederajat atau sebesar 44,9 persen.

Sementara di sektor kesehatan, perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun memiliki resiko tinggi terhadap berbagai penyakit dan kematian saat melakukan fungsi reproduksi. Bahkan ditenggarai salah satu resiko stunting karena  faktor pernikahan anak di bawah usia 18 tahun. Penyebab stunting ini karena lahir prematur dan anak yang lahir dengan berat badan kurang 2.500 gram. Dan kelahiran prematur ini lebih banyak terjadi pada remaja.

Pada sektor ekonomi, lanjut Marwan, anak yang menikah di bawah usia 18 tahun mendominasi pekerjaan pada sektor informal sebesar 68,64 persen. Adapun berdasarkan lapangan pekerjaan menurut data SUSENAS anak yang menikah di bawah usia 18 tahun 2 kali lebih banyak bekerja di sektor pertanian daripada anak yang menikah dli atas usia 18 tahun.

Dari data-data tersebut, Marwan menekankan, agar pernikahan usia anak harus di cegah. Apalagi pernikahan usia anak telah menjadi perhatian dunia dan merupakan pelanggaran hak anak yang berarti juga pelanggaran ham.  Untuk itu, sambung Marwan perlu koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar pemerintah, baik pusat dan daerah, dunia usaha, Lembaga Masyarakat, Media dan dunia pendidikan, serta forum anak dalam mencegah perkawinan usia anak. 

Sebelumnya, dalam laporan yang disampaikan oleh Kabid Pemenuhan Hak Anak Kemenko PMK, Silvanie Leane Christy Tompodung mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya rakor pencegahan perkawinan anak di Kalteng adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait pencegahan perkawinan anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak terutama setelah adanya pengesahan DPR terhadap (R)UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun tujuan khususnya, kata Silvanie, adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap tugas, tanggung-jawab dan kewajiban terkait pencegahan perkawinan anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adanya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha,  akademisi dan lembaga masyarakat lainnya dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

"Yang terpenting adalah adanya rencana aksi daerah setelah adanya pengesahan DPR terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga hal inilah selaras dengan outcome yang kami harapkan yaitu adanya tindak lanjut program dan kegiatan daerah dalam upaya pencegahan perkawinan anak," terang Silvanie.

Sementara Gubernur Kaltim dalam sambutan pembukaannya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri menyampaikan bahwa, tingginya prevelensi perkawinan anak di Kalteng berpengaruh langsung pada indikator pembangunan. Misalnya masih tingginya anak yang menderita stunting dan gizi buruk. Untuk itu Provinsi Kalteng melalui institusi vertikal, OPD terkait maupun kab/kota telah menginstruksikan membuat langkah-langkah strategis untuk menghapus perkawinan anak.

"Salah satu langkah strategis Provinsi Kalteng dalam mencegah dan menghapus perkawinan anak adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 226/0269/DP3APPKB-V/2018 tentang pencegahan atau penghapu perkawinan anak," ungkap Fahrizal.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menampilkan narasumber Kadis DP3APPKB Prov. Kalteng, Kab. Gunung Mas, Pusat Penelitian Gender dan Perlindungan Anak Universitas Palangkaraya serta dari Dewan Adat Dayak. Rakor juga diikuti dari berbagai OPD se Prov. Kalten dan Kab/Kota se-Prov. Kalteng, LSM dan instansi terkait lainnya.

Kategori: 

Reporter: 

  • Deni Adam Malik