Oleh humas on August 30, 2019

Foto : 

  • Deputi 5

Jakarta (29/8) – Bersama Kementerian/ Lembaga terkait, Kemenko PMK, kamis siang menggelar rapat finalisasi penyusunan RIPK di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK. 

Rapat finalisasi penyusunan RIPK yang dipimpin oleh Asisten Deputi Warisan Budaya Kemenko PMK, Pamuji Lestari tersebut bertujuan membahas hasil Penyusunan RIPK K/L, menyepakati hasil Penyusunan RIPK K/L serta menetapkan mekanisme Perbaikan Final RIPK K/L. Dalam rapat finalisasi ini, setiap K/L/BUMN dipersilahkan untuk mengkoreksi draf akhir RIPK yang telah dibagikan.

Mengingat 61 K/L/BUMN telah diundang empat kali Rapat Koordinasi, maka bagi instansi yang tidak memberikan masukan RIPK hingga kamis siang itu dianggap menyetujui rumusan RIPK yang telah disusun. Hingga kamis itu, terdapat 2 K/L yang telah memberi masukan RIPK namun belum mencantumkan indikator: Kemenko Kemaritiman dan Kemenkumham (Ditjen Kekayaan Intelektual). Kemenko PMK bersama K/L terkait memutuskan keduanya diberikan waktu sampai dengan Jumat, 30 Agustus 2019, untuk menyampaikan indikatornya.

Sebagai informasi, setelah disepakati rumusan RIPK, maka Kemenko PMK bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan penyelarasan akhir. RIPK akan disahkan sebagai Peraturan Presiden dan akan menjadi dasar penyusunan serta dimuat dalam RPJMN 2020-2025 serta RPJPN 2025-2040 untuk segala program dan kebijakan di bidang kebudayaan.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) merupakan acuan utama Prioritas Nasional Kebudayaan dalam penyusunan rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang Kebudayaan. 
Dokumen RIPK ditargetkan selesai pada tahun 2019 agar dapat diintegrasikan ke dalam RPJPN 2020-2045 serta RPJMN 2020-2025. 

Berdasarkan penelusuran terhadap Peraturan/Keputusan Menteri/Kepala Badan tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Kementerian/Lembaga terdapat 61 Kementerian/Lembaga dan BUMN yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang kebudayaan. Oleh karena itu, penyusunan dan pembahasan RIPK melibatkan 61 kementerian/lembaga dan BUMN tersebut, sehingga menghasilkan agenda pemajuan kebudayaan yang terintegrasi dengan pembagian peran dan tugas yang jelas.

Kategori: 

Reporter: 

  • Deputi 5

Editor: 

  • Ponco Suharyanto