Oleh humas on October 02, 2019

Foto : 

  • Olivia Christine P

Jakarta (02/10) – “Pembangunan manusia saat ini berfokus kepada peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi serta pembangunan karakter”, ujarDeputiBidangKoordinasiPeningkatan Kesehatan, Kemenko PMK, Agus Suprapto saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Teknis berthema ”Mendorong Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Di Wilayah Prioritas” Selasa malam. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi pembangunan nasional yaitu terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk menuju Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Sebanyak 228 kabupaten/kota mempunyai prevalensi stunting di atas 40 atau tergolong sangat tinggi. Pada 2018, Riskesda mencatat penurunan prevalensi stunting pada balita menjadi 30,8%. Meskipun demikian, angka ini masih tergolong tinggi.
 
Persoalan stunting pada anak akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Dampaknya tidak saja menganggu pertumbuhan anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kecerdasan, serta menimbulkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas pada usia dewasa. “Harapan kami, efektifitas penurunan stunting perlu dilakukan secara terintegrasi. Kovergensi program perlu menjadi basis pendekatan dalam pencegahan stunting,perludilakukanbaik di level pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga tingkat desa,” tegas Agus.
 
Pada 12 Juli 2017, Wapres memimpin pertemuan tingkat menteri untuk menekankan pentingnya upaya pencegahan stunting yang menggunakan pendekatan multisektor melalui konvergensi program di semua tingkatan. Pada pertemuan tingkat menteri berikutnya, Wapres menetapkan lima pilar pencegahan stunting, yaitu: komitmen dan visi pemimpinan tertinggi negara; kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas; konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat; mendorong kebijakan nutritional food security; dan pemantauan serta evaluasi.
 
Dalam rangka mempercepat pencegahan stunting, Pemerintah menetapkan tiga prioritas yaitu Pertama, prioritas wilayah  pada tahun 2018 ditetapkan 100 wilayah prioritas, tahun 2019 menjadi 160 wilayah prioritas, tahun 2020 menjadi 260 wilayah prioritas, dan hingga 2024 akan diperluas cakupannya hingga ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia; Kedua, sasaran prioritas yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan (rumah tangga 1.000 HPK); dan Ketiga, intervensi prioritas yang terdiri atas intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
 
Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Stunting diadakan dengan tujuan Memperkuat komitmen Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pencegahan stunting; Memberikan pembekalan bagi pemerintah daerah melakukan konvergensi dalam percepatan pencegahan stunting hingga ke tingkat desa.
 
Agus berharap, dari terselenggaranya pertemuan ini, para pemimpin daerah memahami arti penting mencegah permasalahan stunting di wilayahnya masing-masing melalui pendekatan konvergensi program/kegiatan hingga ke tingkat desa; memahami berbagai model intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam percepatan pencegahan stunting sesuai dengan tugas dan tenggung jawabnya masing-masing; memahami mekanisme dan cara pemetaan program/kegiatan; serta menyusun rencana tindak lanjut untuk percepatan pencegahan stunting di setiap kabupaten/kota yang melibatkan multisektor dan dilakukan di semua tingkatan, daninformasi mengenai kegiatan rakornasdapatdiketahui khalayak umum melalui saluran media.
 
Kemenko PMK menyambut baik adanya rapat koordinasi ini untuk memberikan pembekalan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pencegahan stunting di daerah masing-masing. Ini merupakan forum lintas pemangku kepentingan yang dapat berperan secara strategis dalam upaya mempertemukan dan sinkronisasi berbagai program dan kebijakan pangan dan gizi dari berbagai perspektif.

Kategori: 

Reporter: 

  • Olivia Christine P

Editor: 

  • Siti Badriyah