Oleh humas on June 08, 2018

Siaran Pers Nomor: 122/Humas PMK/VI/2018
Kemenko PMK Kembali Raih WTP di Tahun 2017
Jakarta (6/6) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2017. Opini ini disampaikan pada acara “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga Tahun 2017 di Auditorium Lantai 2 Tower BPK RI, Selasa (5/6). 
“Ini adalah capaian baik yang harus terus kita pertahankan. Karena mencerminkan tanggung jawab kita dalam mengelola keuangan negara di lingkungan Kemenko PMK,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) Y.B. Satya Sananugraha yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
Ditambahkan Sesmenko PMK, predikat ini juga mencerminkan komitmen Kemenko PMK dalam mengelola uang rakyat. Dimana pengelolaan keuangan di Kemenko PMK harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan sendiri dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. 
Pemeriksaan dilakukan terhadap 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum (LKBUN). Atas pemeriksaan terhadap 88 Laporan Keuangan tersebut, terdapat tren peningkatan kualitas opini. BPK memberikan opini WTP terhadap 80 Laporan Keuangan/ LKBUN sebesar 91%. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada 6 LKKL yg sebelumnya (2016) sebanyak 8 LKKL. sedangkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan kepada 2 LKKL yg sebelumnya (2016) sebanyak 6 LKKL.
Sebanyak 80 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapatkan opini WTP. Jumlah tersebut mencapai 91 persen dan terjadi peningkatan dibanding tahun lalu dengan 74 laporan mendapatkan WTP. Sementara sebanyak 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
********
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaanroinfohumas@kemenkopmk.go.idwww.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk