KEMEMNKO PMK — Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Lisa) mengatakan pemerintah daerah harus secara khusus memperhatikan capaian indeks lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan, utamanya bagi daerah dengan nilai di bawah 50.
Demikian disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (29/2).
“Capaian domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain partisipasi dan kepemimpinan perlu diperhatikan karena kedua domain itu capaiannya masih di bawah 50 atau kurang. Daerah harus fokus pada perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) provinsinya masing-masing, bukan peringkat nasional semata,” ujar Lisa.
Lisa menyebut, dalam capaian tahun 2021 dan 2022, Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang selalu berada di peringkat pertama namun faktanya mengalami penurunan IPP dari 69.67 di 2021 menjadi 67.50 di 2022. Sebaliknya, NTB meskipun berada pada peringkat 11 dari bawah dengan 52.50, namun perkembangannya sangat baik karena pada 2021 capaian indeksnya berada di angka 48.83.
Guna meningkatkan capaian IPP, lanjut Lisa, seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah hendaknya memperhatikan regulasi pembangunan pemuda yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dan Perpres Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.
“Implementasi Perpres Nomor 43 Tahun 2022 dirasa masih kurang optimal karena per 31 Desember 2023 baru 15 provinsi yang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan,” ucap Lisa.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Rapat Tingkat Menteri tentang layanan kepemudaan pada tanggal 25 Januari 2024 lalu juga menyebut perlunya percepat pembentukan RAD di provinsi. Sementara itu, Kemenko PMK bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpora didorong untuk segera mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam percepatan penyusunan RAD.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mendorong komitmen daerah agar meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk program dan kegiatan pelayanan kepemudaan, karena dirasa masalah pemuda merupakan masalah yang penting dan apabila tidak segera ditangani akan melahirkan lost generation.
“Mohon dukungan setiap pihak, baik kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan untuk turut menyukseskan upaya pembangunan pemuda ini. Kami sendiri di tingkat pusat telah memulai dengan koordinasi lintas sektor yang beberapa minggu lalu kita laksanakan. Upaya ini akan terus kami lakukan intuk memastikan seluruh rencana dan program berjalan optimal,” pungkas Lisa.
